Dirut Garuda Emirsyah Satar dan Wamenbud Bambang Susantono saat mencoba pesawat baru Airbus 330. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, periode 2005-2014 Emirsyah Satar sebagai tersangka penerima suap dari produsen mesin jet dari Inggris, Rolls Royce PLC. Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan Emir menerima suap hingga Rp20 miliar dan dalam bentuk barang USD 2 juta.

"Tersangka ESA diduga menerima suap dari tersangka SS dalam bentuk uang dan barang, yaitu dalam bentuk uang Euro 1,2juta dan USD 180 ribu atau senilai setara dengan Rp20 miliar. Dalam bentuk barang senilai USD2 juta, yang tersebar di Singapura dan Indonesia," kata Laode Syarif di Gedung KPK Jakarta, Kamis (19/01/2017).

Tersangka SS yang dimaksud Syarif adalah Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner Connaught international Pte. Ltd. Soetikno adalah perantara suap dari Rolls Royce. Suap itu ditransfer melalui perusahaan Soetikno sebelum dialirkan ke sejumlah pihak, salah satunya Emir.

Suap itu terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls Royce. KPK mencatat selama kurun 2005-2014 Garuda Indonesia membeli 50 pesawat Airbus 330.

Perkara itu termasuk korupsi lintas negara atau kejahatan transnasional. Sehingga, KPK bekerjasama dengan lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO) dan Corrupt Practices Bureau Investigation Bureau (CIPB), Singapura.

"Saat ini kedua badan tersebut juga sedang melakukan penyidikan terhadap tersangka lainnya," ujar Syarif.

Diduga korupsi itu juga melibatkan sejumlah pejabat di negara lain yakni, Malaysia, China, Thailand dan Rusia. Emir diduga menerima pemberian di Singapura dan membuka rekening di sana. Petinggi BUMN yang menerima suap di luar negeri pernah disinggung Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pidatonya di acara penandatanganan komitmen antikorupsi BPJS Ketenagakerjaan, September 2016 lalu.

"Mungkin Anda ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah menyebutkan salah satu Direktur Utama BUMN menerima sesuatu di Singapura itu sebetulnya kaitannya dengan ini," pungkas Agus.

Sejak dua hari lalu, KPK telah menggeledah lima tempat terkait kasus ini. Di antaranya, rumah Emir di  Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, rumah Soetikno di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Kantor Soetikno di PT Mugi Rekso Abadi (MRA) di Jakarta Selatan, serta satu rumah di Jatipadang, Jakarta Selatan, dan satu rumah di Bintaro, Jakarta Selatan. Penggeledahan di PT MRA karena Soetikno adalah pemilik perusahaan media tersebut.

Dalam kasus ini, Rolls Royce telah dikenai sanksi membayar denda sebesar £671 juta setara Rp11 triliun. Denda itu untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi yang ditangani otoritas Inggris, Amerika Serikat, dan Brasil. SFO mengungkap kasus korupsi dan suap di tujuh negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Rusia, Cina, dan Nigeria. 

Investigasi Internal

Garuda Indonesia akan melakukan investigasi internal terkait pengadaan mesin Roll Royce pesawat Air Bus A 330 yang berjumlah 34 pesawat. Menurut Juru bicara Garuda Indonesia Benny S. Butar-butar, internal perusahaan akan melakukan penyelidikan menyeluruh terkait pengadaan mesin tersebut.

Kata dia, Garuda Indonesia memiliki sistem pengadaan yang transparan dengan  sistem Good Corporate Governance. Namun, manajemen Garuda Indonesia ingin memastikan dulu dan siap bekerjasama dengan KPK dalam mengungkap dugaan penyuapan ini.

"Kami juga akan melakukan investigasi secara internal untuk memastikan apakah proses GCG itu dan juga kegiatan lainnya yang terkait ini sudah berlangsung sebagaimana mestinya. Yang jelas, proses pengadaan pesawat dan mesin itu jelas. Namun diambil keputusannya di level atas, itu juga dipengaruhi oleh pabrikan karena yang tahu dan punya pesawat orang sana dan yang pakai itu kita (Garuda)," jelas Juru bicara Garuda Indonesia Benny S. Butar-butar kepada KBR, Kamis (19/1/2017).

Benny S Butar-butar menambahkan, manajemen Garuda meyakini apa yang menimpa bekas Direktur Utama Emirsyah Satar merupakan bentuk kejahatan perseorangan dan tidak melibatkan manajemen. Namun dia meminta masyarakat menunggu hasil lengkap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

"Kami manajemen akan memonitor secara cermah hasil dari investigasi ini dan akan membantu sepenuhnya dan bersikap kooperatif dengan KPK. Ini juga merupakan tindakan perseorangan dan bukan merupakan kegiatan korporasi," tambahnya.
 
Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!