SP3 Karhutla Riau, Walhi Siapkan Praperadilan 4 Perusahaan

"Pertama proses pencarian barang buktinya, yang kedua kalau dia berbarengan maka kemungkinan dibatalkan secara keseluruhan oleh hakim itu tinggi"

Senin, 30 Jan 2017 14:54 WIB

Ilustrasi: Karhutla di Riau. (Sumber: Pemda)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- LSM Pecinta Lingkungan Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) bakal kembali ajukan praperadilan soal penerbitan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) 15 perusahaan yang diduga pembakar lahan oleh Polda Riau pada 2015 lalu. Kepala Departemen Kajian, Pembelaan dan Pengembangan Hukum Lingkungan Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan pengajuan praperadilan  dilakukan kepada empat perusahaan sekaligus.

Hanya saja kata dia, Walhi masih belum bisa menyebutkan lebih detil soal keempat perusahaan tersebut.

"Yang pasti berkasnya sudah siap untuk dimasukan jadi satu kalau tidak salah. Jadi memang itu sengaja dipecah oleh teman-teman di Riau itu tidak sekaligus, karena pertama proses pencarian barang buktinya, yang kedua kalau dia berbarengan maka kemungkinan dibatalkan secara keseluruhan oleh hakim itu tinggi. Karena kita melihat gelagat di praperadilan yang kemarin," ujarnya kepada KBR di Kantor Walhi Nasional, Jakarta, Senin (30/01).

Kata dia,  Walhi juga tengah menyiapkan langkah dan kemudian dilengkapi dalam dokumen praperadilan agar Majelis Hakim nantinya tidak kembali menolak pengajuan tersebut. Dia mengaku sudah memperlajari terlebih dahulu putusan serupa sebelumnya yang ditolak oleh Majelis Hakim.

"Nah masalahnya dipertimbangan keputusan hakim itu belum masuk ke materi bersalah atau tidak perusahaan ini. Tetapi dia melihat proses prosedural bahwasannya proses penetapan SP3 itu sudah memenuhi syarat apa tidak, jadi itu yang dia lihat, bukan berpotensi tidak perusahaan ini kembali melakukan kejahatan lingkungan apa tidak," ucapnya.

Walhi juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk peradilan lingkungan. Dengan begitu kata dia, permasalahan ini bisa ditangani oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik terkait masalah lingkungan. Selama ini kata dia, permasalahan lingkungan selalu kalah di tingkat peradilan karena hakim-hakimnya tidak memiliki pemahaman yang mumpuni soal lingkungan.

"Di beberapa perusahaan yang kemarin di SP3 itu tahun 2016 kemarin terjadi kembali kebakaran. Hal itu menunjukan bahwa tidak berjalannya proses hukum dengan benar itu membuat itu kejahatan berulang," tambahnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Hakim Sunarto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Non-Yudisial

  • Polres Solo Buru Puluhan Orang Penganiaya yang Menewaskan Suporter Persebaya
  • Dinas Rahasia Amerika Tangkap Pria Bersenjata dekat Kantor Perwakilan Iran
  • Cal Crutchlow: Saya Bukan Pebalap Medioker

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.