Reklamasi Pulau G, Pengembang Gelar Sosialisasi Amdal, Nelayan Tak Diundang

"Saya hanya dapat bocoran. Nelayan itu tidak diundang dan tidak pernah tahu, tahunya ya nerobos-nerobos gitu. Saya taunya dari staf orang RW,"

Selasa, 31 Jan 2017 13:30 WIB

Ilustrasi: Petugas KLHK saat menyegel pulau G hasil reklamasi. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) reklamasi Pulau G, di Teluk Jakarta dilaksanakan atas instruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengembang pulau buatan G di Teluk Jakarta, PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak usaha Agung Podomoro Land menolak apabila disebut berkeras memaksakan keberlanjutan proyek.

Sekretaris Perusahaan Agung Podomoro Land, Justini Omar mengklaim  keinginan sosialisasi datang dari pemerintah.

"Perlu saya jelaskan bahwa sosialisasi Amdal ini dilakukan atas permintaan pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan bukan kami (MWS) yang agresif paksakan," ungkap Justini Omar kepada KBR melalui pesan singkat, Selasa (31/1/2017).

"Jadi ini adalah bagian dari hal yang diwajibkan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh MWS (PT Muara Wisesa Samudera). Kami hanya patuh apa yg dimintakan kepada kami," lanjut Justini.

Namun begitu, Justini mengaku belum bersedia menjelaskan lebih rinci kelanjutan proyek pulau buatan tersebut. Ia hanya memastikan, pengembang masih menyusun Amdal baru Pulau G. Perbaikan analisis Amdal itu, kata dia, akan disesuaikan dengan kajian NCICD atau proyek tanggul raksasa dan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) komprehensif.

"Iya (menunggu KLHS dan NCICD). (Amdal) yang baru ini, belum (selesai). Sosialisasi ini kan salah satu kewajiban yg harus dilakukan dulu sebelumnya."

Pada 24 Januari 2017, PT Muara Wisesa Samudera melayangkan surat sosialisasi analisis dampak lingkungan (amdal) ke Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Melalui surat itu, warga diminta berkumpul di kantor kelurahan pada Selasa, 31 Januari 2017 pukul 19.00 WIB. Dengan rincian kegiatan: sosialisasi reklamasi dan pembangunan Pulau G di Pantai Utara, Jakarta Utara.

Namun sebagian warga sekaligus nelayan di Kelurahan Pluit, Jakarta Utara mengaku tak menerima undangan sosialisasi  Amdal  pembangunan Pulau G.  Salah satu warga, Iwan Tarmidi mengaku justru mendapatkan informasi itu secara informal lewat obrolan dengan staf perangkat desa.

Kata dia, tak satupun nelayan yang mengetahui kegiatan tersebut. Padahal, nelayan merupakan kelompok yang paling terdampak atas proyek pembangunan ini.

"Saya hanya dapat bocoran. Nelayan itu tidak diundang dan tidak pernah tahu, tahunya ya nerobos-nerobos gitu. Saya taunya dari staf orang RW," keluh Iwan kepada KBR.

"Yang diundang orang-orang tertentu. Yang dilibatkan kelurahan dan pengembang itu perangkat desa, tapi bukan nelayan. Mereka yang tinggal di permukiman nelayan, tapi bukan nelayan," tambahnya.

Iwan pun menuding, pengembang sengaja menyembunyikan kegiatan sosialisai Amdal dari nelayan. Dugaan ini menguat, kata dia, dengan digelarnya kegiatan di luar waktu kerja petugas kelurahan.

"Itu pun jam kerjanya bukan jam kerja kelurahan, ini sosialisasi yang di luar jam kerja kelurahan, seolah-olah ketakutan sama nelayan."

Meski tak diundang, Iwan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) berencana tetap datang ke kantor kelurahan pukul 19.00 WIB malam nanti. Ia dan nelayan lain akan beramai-ramai menghadiri sosialisasi, mendengarkan penjelasan pihak PT Muara Wisesa Samudera dan, mengungkapkan alasan keberatan.

"Belum berdiri 17 pulau saja nelayan sudah sengsara 3 tahun, apalagi kelanjutannya ke sana. Tidak menutup kemungkinan nelayan akan terusir. Jadi tetap akan menolak."

Kelanjutan proyek pembangunan pulau buatan oleh anak usaha Agung Podomoro Land ini, menurut Iwan, lebih banyak menyengsarakan kelompok nelayan. Sebab kini, dampak pengurukan pasir sudah terasa.

"Sekarang itu ikan kadang ada kadang tidak, karena suka kena limbah. Limbah itu kan keluar dari 17 sungai, masuk ke Teluk Jakarta. Kalau tidak ada reklamasi, langsung ke laut luas, dicuci oleh laut, nggak masalah untuk ikan. Tapi begitu ada reklamasi, limbah itu nggak bisa keluar, nggulek aja di situ."

Itu sebab, kelompok nelayan berkeras menolak kelanjutan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Ambulans

PT Muara Wisesa,   telah memberikan beberapa unit mobil ambulans untuk warga. Menurut salah seorang pegawai di Kelurahan Pluit yang enggan disebutkan namanya, pemberian ambulans itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, atau biasa disebut CSR.

"Kemarin sudah dikasih ambulans. Buat warga yang sakit barangkali. Nantinya akan dikasih lagi 20an untuk kawasan Muara Angke," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu perwakilan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea juga telah mengungkapkan soal pemberian ambulans tersebut. Ia khawatir pemberian ambulans ini akan mempengaruhi sikap warga, yang awalnya menolak pembangunan di Pulau G.

"CSR itu hanya akal-akalan saja. Pemberian ambulans itu kami curigai untuk mempengaruhi warga agar sepakat dengan pembangunan tersebut," katanya saat dihubungi KBR, kemarin.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Mendes Akui Sudah Tahu Soal WTP Sebelum Diumumkan

  • Polisi Dalami Keterlibatan Oknum Anggotanya yang Diduga Terima Suap dari Uber
  • Fraksi PDIP Ganti Posisi Masinton di Pansus KPK
  • Susi bagikan 690 paket alat tangkap ikan ramah lingkungan