Proyek Jalan Tol, Menteri PU Kekurangan Dana Trilyunan

Kekurangan dana mencapai Rp15 triliun.

Jumat, 20 Jan 2017 09:06 WIB

Proyek pembangunan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (17/1/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kekurangan dana untuk membebaskan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Kekurangan dana mencapai Rp15 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan dana yang tersedia hanya sebesar Rp13 triliun dari Lembaga Manajeman Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan. Padahal, tahun ini Kementerian PUPR butuh dana hingga Rp28 triliun.

"Untuk bisa terus melakukan talangan nanti dibayar dengan alokasi 2017. Kita di LMAN (dapat) Rp20 trilun, tapi hanya untuk tol Rp13 triliun. Sisanya (untuk) pelabuhan dan KAI. Jadi untuk 2017 kita butuhnya Rp28 triliun," kata Basuki di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (19/1/2017).

Baca juga:


Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menambahkan untuk mengantisipasi kekurangan dana, Kementeriannya akan meminta tambahan dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Tambahan dana juga akan diambil dari dana sisa proyek-proyek di Kementerian PUPR.

"Ada sisa tender di PU kita pakai ini, karena ini prioritas. Kalau ada APBNP 2017 kita akan mintakan juga," kata Basuki.

Basuki optimistis pembebasan lahan proyek jalan tol akan rampung sesuai terget. Saat ini, pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Trans Jawa sudah mencapai 91 persen. Proyek tol sepanjang 661 kilometer tersebut ditargetkan selesai pada 2018 mendatang.

Untuk pembebasan lahan proyek tol Trans Sumatera, Menteri Basuki mengakui pembebasan lahan masih di angka 62 persen. Meski begitu, Basuki mengklaim tidak ada kendala dalam pembebasan lahan seperti yang selama ini muncul di media.

Baca juga:


Pembebasan lahan di proyek tol Trans Sumatera, kata Basuki, sudah berjalan dengan bantuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Mahkamah Agung. Tahun lalu, dana talangan yang terserap untuk pembebasan lahan yang masuk program strategi nasional sebesar Rp15,75 triliun.

"Tahun 2016 lalu, dari dana talangan diberikan Rp16 triliun untuk pembebasan lahan yang masuk strategis nasional. Yang terserap Rp15,75 triliun. Jadi secara keseluruhannya Rp17,88 triliun," kata Basuki.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.