Penindakan Ormas Meresahkan, Presiden Jokowi Tunggu Momentum Tepat

"Jangan ada anggapan pemerintah takut atau tidak melakukan apa-apa. Proses hukum satu demi satu sudah dimulai," kata Jokowi.

Rabu, 18 Jan 2017 14:55 WIB

Presiden Joko Widodo. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pemerintah tidak akan main-main dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang meresahkan masyarakat Indonesia. Jokowi mengatakan ormas-ormas yang meresahkan akan ditindak.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima delegasi dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Istana Negara. Dari PGI diwakili Ketua Umum PGI Pdt Henriette Lebang, Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom dan salah satu Ketua PGI Pdt Albertus Patty.

"Kita sekarang ini melihat gerakan radikalisme yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang difasilitasi demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, kami meminta kepada Pimpinan PGI untuk menyampaikan kepada umat, bahwa pemerintah kini berupaya mengendalikan keadaan. Organisasi-organisasi yang meresahkan akan ditindak," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (18/1/2017), mengutip keterangan pers PGI yang diterima PGI.

Pertemuan tersebut tertutup dari media. Informasi dari PGI, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum sudah menempuh langkah-langkah penanganan terhadap ormas-ormas yang meresahkan.

"Jangan ada anggapan pemerintah takut atau tidak melakukan apa-apa. Proses hukum satu demi satu sudah dimulai. Ketika menyangkut eksistensi kita sebagai bangsa, ini masalah serius,  dan harus kita selesaikan. Kita hanya menunggu momentum yang tepat," lanjut Jokowi, seperti dikutip dari rilis PGI.

Jokowi mengatakan berbagai aksi intoleransi dan pemaksaan kehendak yang marak belakangan ini terjadi akibat pembiaran yang panjang, yang selama ini tidak begitu dirasakan, terutama di sisi ketimpangan ekonomi.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan PGI berlangsung sekitar 40 menit. Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengaku puas dan lega atas janji Presiden Jokowi.

"Kita sih senang ya. Dan saya katakan tadi, selama ini sebetulnya masyarakat menunggu ketegasan pemerintah. Dan Pak Jokowi bilang, ini sudah masalah serius yang harus kita tangani serius, dan kita akan tindak. Begitu Pak Jokowi bilang tadi," kata Gomar yang dihubungi KBR usai pertemuan.

Keprihatinan PGI

Dalam pertemuan tersebut para pemimpin PGI menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya aksi-aksi intoleransi dan politisasi agama. PGI menilai kasus-kasus politisasi agama mengganggu hubungan antaragama dan bahkan sudah mencederai konstitusi.

PGI juga menyampaikan keprihatinan dengan kecenderungan memaksakan kehendak lewat pengerahan massa, sebuah kecenderungan yang kalau dibiarkan akan menghambat upaya penegakan hukum.

Pdt Albertus Patty menyampaikan ke Jokowi mengenai pola pendidikan di sekolah yang akhir-akhir ini menjadi sangat segregatif atau cenderung pada pemisahan paksa terhadap kelompok, ras atau golongan. Ia menyarankan agar pemerintah kembali menggali nilai-nilai pancasila dan mengembangkan pendidikan multikultur di sekolah-sekolah.

Terhadap masukan itu, Presiden Jokowi mengatakan, "Sudah saatnya pendidikan dibebaskan dari paham-paham sektarian dan pemaksaan simbolik-simbolik keagamaan. Olehnya pendidikan budi pekerti dan nilai-nilai kesantuanan akan segera dimulai."

Terkait merebaknya kasus intoleransi dan politisisasi agama, Albertus Paty menjelaskan, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyebut ada persoalan politik di balik peristiwa tersebut.

"Justru dia (Presiden) ingin katakan juga bahwa apa yang terjadi kelihatannya kasus intoleransi beragama, (tapi) dibalik itu ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi. Mereka yang memanfaatkan, mereka yang dulu tersingkir karena mafia-mafia ini sekarang memanfaatkan jubah-jubah agama itu, instrumentalisasi agama, untuk melakukan kepentingan-kepentingan mereka. Oleh karena itulah, tadi Presiden mengatakan, "kami komit kepada Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan. Oleh karena itu, kami sendiri akan step by step menyelesaikan itu dengan baik dan sekarang semuanya under control. Semuanya sudah on track." Dan kami mendukung sekali apa yang dilakukan (Presiden)," kata Albertus kepada wartawan, menirukan pernyataan Jokowi dalam pertemuan itu. 

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PGI, Pdt Henriette Lebang juga sempat mengapresiasi capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, dibandingkan masa-masa sebelumnya, seperti pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia hingga kebijakan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata pemerintahan yang lebih hemat, efisien dan transparan.

"Dan kami katakan, gereja-gereja mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita, Bapak Presiden dan semua kabinet, semoga mendapat hikmat dari Allah utk terus kerja dan melakukan komitmen-komitmen mereka," kata Henriette Lebang kepada wartawan. 

Sementara itu Pdt Gomar Gultom menyinggung Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama yang disusun Kementerian Agama. Menurut Gomar, RUU itu masih memerlukan kajian mendalam, karena bukannya menjamin kebebasan beragama yang diamanatkan oleh konstitusi, tetapi justru memuat pembatasan-pembatasan.

"Yang kita butuhkan adalah pengaturan, bukan pembatasan, demi terjaminnya kebebasan beragama", kata Gomar Gultom.

Gomar mengatakan, dalam pertemuan itu PGI dan Presiden Jokowi menyepakati pembahasan isu sensitif seperti RUU PUB ini belum saatnya dilakukan di DPR, dalam situasi politik seperti sekarang ini.

Pertemuan itu tidak menyinggung soal tempat-tempat ibadah yang disegel seperti GKI Yasmin di Bogor atau HKBP Filadelfia di Bekasi.

"Kami tidak secara khusus (menyampaikan) yang teknis, kami hanya bicara yang umum soal kebebasan beragama secara umum. Tidak sampai detil, karena waktunya terbatas," kata Gomar Gultom kepada KBR.

Editor: Agus Luqman  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.