Tim KLHS tengah menysuri gua Melekir di kawasan Kendeng, Rembang, Jateng. (Foto: KBR/ Noni Arnie)

KBR, Jakarta- Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng menuding Komisi Penilai yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menguji Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pabrik semen di Rembang hanya siasat politik. Tim kecil ini dibentuk menjelang tenggat waktu bagi Pemprov Jateng untuk menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait izin lingkungan pabrik semen di Rembang.

Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng, Eko Cahyono beralasan, tim tersebut hanya untuk memuluskan izin lingkungan pabrik semen keluar. Karena itu, ia mendesak  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mematuhi putusan MA dan mencabut izin lingkungan perusahaan PT Semen Gersik yang kini menjadi PT Semen Indonesia.  

"Apapun itu kalau nantinya tidak Januari, misalnya Februari, ini bukan soal Januari atau Februarinya. Apa yang dilakukan Ganjar dan tim kecilnya itu kami menyebutnya suatu siasat politik atau cara bagaimana Pemerintah Daerah untuk tidak mematuhi putusan MA yang sudah menyatakan tidak boleh diteruskan dan mencabut izin SI (Semen Indonesia)," kata Eko Cahyono kepada KBR, Minggu (15/01/17).

Menurut Eko, banyak data yang diabaikan dalam penyusunan Amdal untuk izin pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Di antaranya sumber mata air yang disebut ponor, gua-gua yang menjadi ciri khusus pegunungan karst dan Cekungan Air Tanah Watuputih.

"Amdal yang dipake itu yang kemudian digugat sejak awal memang mereka (yang menyusun) tidak pernah ke lapangan. Yang kedua justru data-data yang dipakai itu betu- betul untuk kepentingan pemulusan ijin saja," kata Eko.

Baca: Uji Amdal Semen Indonesia, Gubernur Ganjar: Panggil yang Kontra

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal)  PT Semen Indonesia tengah diuji oleh komisi penilai. Komisi penilai Amdal terdiri BLHD, tim ahli dan perwakilan masyarakat setempat. Kata dia, kegiatan ini bersamaan dengan kerja Tim KLHS yang hari ini juga melakukan pengecekan lapangan. Ganjar meminta tim penilai bekerja fair dan melibatkan warga penolak pabrik Semen.

Sementara terkait dengan KLHS, Ganjar menyebut akan menunggu hasil kajian dari tim yang saat ini tengah bekerja. Kajian tim tersebut akan menjadi dasar kebijakannya menanggapi putusan MA.

Editor: Sasmito 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!