Gaji PNS Telat, Wali Kota Bogor Janji Besok Gajian

"Hari ini diselesaikan semua, kemarin itu ada beberapa OPD yang mengusulkan bendahara gaji. Karena OPD baru kan, wajar jadi masih reorganisasi dulu"

Senin, 09 Jan 2017 13:08 WIB

Wali Kota Bogor Bima Arya.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bogor- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto berjanji, persoalan tertundanya gaji   Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bogor, akan selesai esok hari. Bima mengatakan, hari ini beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengurusi terkait keterlambatan gaji pegawai.

Bima memastikan  besok permasalahan gaji telah selesai.

"Hari ini diselesaikan semua, kemarin itu ada beberapa OPD yang mengusulkan bendahara gaji.  Karena OPD baru kan, wajar jadi masih reorganisasi dulu. Tapi sekarang sedang diurusi, mudah-mudahan besok sudah bisa gajian. (Ini karena perubahan nomenklatur?) Iya bukan karena anggaran yah. Karena perubahan nomenklatur, seluruh Indonesia permasalahannya begitu," katanya saat ditemui di Balai Kota Bogor, Senin (09/01).

Baca: Gaji PNS Cilacap Molor

Sebelumnya perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Aturan yang  mulai berlaku pada   19 Juni 2016, membawa banyak perubahan   bagi para pegawai negeri sipil, khusus yang bertugas di daerah.  Hal itu berdampak dengan keterlambatannya gaji para PNS hingga 10 hari di lingkungan Pemkot Bogor.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.