Fatwa MUI, Kapolri: Berdampak Ancam Kebhinekaan

"Bukan hanya berdampak pada situasi keamanan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih menjadi konsen bagi kita kalau ini berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman, kebhinekaan,"

Selasa, 17 Jan 2017 13:22 WIB

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian menyebut ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengancam keberagaman di Indonesia. Ia mengatakan, fatwa MUI ini memiliki pengaruh cukup besar bagi kehidupan bernegara.

"Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan sesuatu yang haram, yang sebelumnya sudah sering dilakukan. Tapi justru belakangan ini kita melihat mulai ada dampaknya. Bukan hanya berdampak pada situasi keamanan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih menjadi konsen bagi kita kalau ini berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman, kebhinekaan," kata Tito di Kampus PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (17/01/17).

Tito mencontohkan, fatwa mengenai larangan penggunaan atribut natal bagi karyawan beragama Islam yang memicu berbagai gerakan. Mulai dari sosialisasi di tempat publik hingga kekerasan di kafe.

"Atas nama sosialisasi tapi menimbulkan keresahan. Yang paling keras di solo dengan mendatangani kafe (Social Kitchen) pohon natal dipatahkan dan pengunjung dipukuli," ujar Tito.

Selain itu, ada juga fatwa MUI terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tito mengatakan, fatwa ini memicu munculnya kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Gerakan tersebut memobilisasi opini masyarakat yang menyatakan perbuatan Ahok merupakan pidana.

"Padahal fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang," tegasnya.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menanggapi, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaganya hanya mengikat bagi umat muslim. Namun fatwa tersebut tidak mengikat secara pelaksanaan. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, menurut Ma'ruf, fatwa MUI bisa dieksekusi jika dijadikan produk hukum positif.

"Jadi saya kira jelas, fatwa mengikat secara syar'i bagi setiap muslim, tetapi belum tentu itu bisa dieksekusi karena belum dijadikan produk hukum," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.