Fatwa MUI, Kapolri: Berdampak Ancam Kebhinekaan

"Bukan hanya berdampak pada situasi keamanan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih menjadi konsen bagi kita kalau ini berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman, kebhinekaan,"

Selasa, 17 Jan 2017 13:22 WIB

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian menyebut ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengancam keberagaman di Indonesia. Ia mengatakan, fatwa MUI ini memiliki pengaruh cukup besar bagi kehidupan bernegara.

"Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan sesuatu yang haram, yang sebelumnya sudah sering dilakukan. Tapi justru belakangan ini kita melihat mulai ada dampaknya. Bukan hanya berdampak pada situasi keamanan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih menjadi konsen bagi kita kalau ini berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman, kebhinekaan," kata Tito di Kampus PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (17/01/17).

Tito mencontohkan, fatwa mengenai larangan penggunaan atribut natal bagi karyawan beragama Islam yang memicu berbagai gerakan. Mulai dari sosialisasi di tempat publik hingga kekerasan di kafe.

"Atas nama sosialisasi tapi menimbulkan keresahan. Yang paling keras di solo dengan mendatangani kafe (Social Kitchen) pohon natal dipatahkan dan pengunjung dipukuli," ujar Tito.

Selain itu, ada juga fatwa MUI terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tito mengatakan, fatwa ini memicu munculnya kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Gerakan tersebut memobilisasi opini masyarakat yang menyatakan perbuatan Ahok merupakan pidana.

"Padahal fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang," tegasnya.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menanggapi, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaganya hanya mengikat bagi umat muslim. Namun fatwa tersebut tidak mengikat secara pelaksanaan. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, menurut Ma'ruf, fatwa MUI bisa dieksekusi jika dijadikan produk hukum positif.

"Jadi saya kira jelas, fatwa mengikat secara syar'i bagi setiap muslim, tetapi belum tentu itu bisa dieksekusi karena belum dijadikan produk hukum," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi