Fatwa MUI, Kapolri: Berdampak Ancam Kebhinekaan

"Bukan hanya berdampak pada situasi keamanan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih menjadi konsen bagi kita kalau ini berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman, kebhinekaan,"

Selasa, 17 Jan 2017 13:22 WIB

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian menyebut ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengancam keberagaman di Indonesia. Ia mengatakan, fatwa MUI ini memiliki pengaruh cukup besar bagi kehidupan bernegara.

"Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan sesuatu yang haram, yang sebelumnya sudah sering dilakukan. Tapi justru belakangan ini kita melihat mulai ada dampaknya. Bukan hanya berdampak pada situasi keamanan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih menjadi konsen bagi kita kalau ini berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman, kebhinekaan," kata Tito di Kampus PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (17/01/17).

Tito mencontohkan, fatwa mengenai larangan penggunaan atribut natal bagi karyawan beragama Islam yang memicu berbagai gerakan. Mulai dari sosialisasi di tempat publik hingga kekerasan di kafe.

"Atas nama sosialisasi tapi menimbulkan keresahan. Yang paling keras di solo dengan mendatangani kafe (Social Kitchen) pohon natal dipatahkan dan pengunjung dipukuli," ujar Tito.

Selain itu, ada juga fatwa MUI terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tito mengatakan, fatwa ini memicu munculnya kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Gerakan tersebut memobilisasi opini masyarakat yang menyatakan perbuatan Ahok merupakan pidana.

"Padahal fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang," tegasnya.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menanggapi, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaganya hanya mengikat bagi umat muslim. Namun fatwa tersebut tidak mengikat secara pelaksanaan. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, menurut Ma'ruf, fatwa MUI bisa dieksekusi jika dijadikan produk hukum positif.

"Jadi saya kira jelas, fatwa mengikat secara syar'i bagi setiap muslim, tetapi belum tentu itu bisa dieksekusi karena belum dijadikan produk hukum," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta