Bintang Kejora di Atap KJRI Melbourne, Jokowi: Kriminal

"Keamanan yang bertanggung jawab di lokasi itu untuk segera memproses siapapun yang melakukan itu, karena ini tindakan kriminal,"

Senin, 09 Jan 2017 20:32 WIB

Bendera bintang kejora di atap KJRI Melbourne, Australia. (Sumber: Youtube)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Australia menindak tegas pelaku pengibar bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bagi Presiden aksi tersebut merupakan tindak kriminal.

Kata dia, keamanan KJRI di sana, seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Australia.

"Bahwa siapapun yang melakukan itu, tentunya Pemerintah Australia seyogyanya segera memproses yang bersangkutan. Karena ini tindakan kriminal, tindakan yang dilakukan melanggar batas yang menjadi daerah teritori sebuah negara. Karena apapun, KJRI itu adalah kantor negara RI yang ada di sana, sehingga dengan demikian pihak aparat kepolisian, keamanan yang bertanggung jawab di lokasi itu untuk segera memproses siapapun yang melakukan itu, karena ini tindakan kriminal," kata Pramono di kantor Seskab, Senin (9/1/2017).

Pramono menegaskan hubungan Indonesia dengan Australia tetap baik kendati sejumlah insiden terjadi beberapa waktu terakhir. Kata dia, Presiden Jokowi dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Australia dalam waktu dekat

"Hubungan dengan Australia baik-baik saja dan the next trip Presiden rencananya juga salah satunya ke Australia," ujar Pram.

Sebelumnya, Jumat (6/1) dua orang tak dikenal memanjat tembok KJRI Melbourne, Australia dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Insiden ini terjadi saat sebagian staf KJRI tengah melaksanakan Salat Jumat.

Sebelum insiden pengibaran bendera bintang Kejora itu, hubungan Indonesia-Australia sempat memanas. Militer Australia dituding menghina dasar negara Pancasila dengan plesetan 'Pancagila'. Penghinaan ini diajarkan dalam pendidikan angkatan darat di Perth. Hal ini menyulut reaksi  TNI dengan memutuskan sementara kerja sama pendidikan. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.