Dialog Hukum KHN: Pekerjaan Rumah di Bidang Hukum Pemerintahan Jokowi - JK

Jokowi-JK diharapkan dapat memaksa penegak hukum, terutama Kepolisian & Kejaksaan untuk lebih independen.

Jumat, 21 Nov 2014 16:36 WIB

Penegakan hukum & HAM, PR terbesar Kabinet Kerja Jokowi & Jusuf Kalla. Dibawah kepemimpinan Jokowi-JK pula berbagai kalangan meminta  agar penegakan hukum bisa lebih menggigit dan menggebrak!  Jokowi-JK diharapkan dapat memaksa penegak hukum, terutama Kepolisian & Kejaksaan untuk lebih independen, mampu berkomunikasi serta bersinergi bersama KPK. Sebab isu utama penegakan hukum adalah pemberantasan korupsi.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.