Dialog Hukum KHN: PR Pembenahan Hukum untuk Jokowi

Jumat, 10 Okt 2014 17:31 WIB

Hasil survey Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan sebanyak 72,3% rakyat mengaku tidak puas atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi selama SBY-Boediono. Pembangunan hukum di era ini  dinilai masih memiliki banyak kelemahan terutama dalam menangani permasalahan suap dan korupsi. Ini diperparah sikap permisif masyarakat Indonesia  yang juga mengkhawatirkan. Persoalan lain yang muncul adalah seputar hak asasi manusia dan kualitas penegak hukum.


Editor: Vivi Zabkie

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Sidang Praperadilan Setya Novanto

  • Wakil Ketua DPR Ini Tak Mau Terlibat soal Permintaan Konsultasi Pansus Angket-Presiden
  • Liverpool Tersingkir dari Piala Liga
  • Lebih 100 Orang Tewas Pascagempa di Meksiko