Dialog Hukum KHN: PR Pembenahan Hukum untuk Jokowi

Jumat, 10 Okt 2014 17:31 WIB

Hasil survey Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan sebanyak 72,3% rakyat mengaku tidak puas atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi selama SBY-Boediono. Pembangunan hukum di era ini  dinilai masih memiliki banyak kelemahan terutama dalam menangani permasalahan suap dan korupsi. Ini diperparah sikap permisif masyarakat Indonesia  yang juga mengkhawatirkan. Persoalan lain yang muncul adalah seputar hak asasi manusia dan kualitas penegak hukum.


Editor: Vivi Zabkie

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?