Dialog Hukum KHN: PR Pembenahan Hukum untuk Jokowi

Jumat, 10 Okt 2014 17:31 WIB

Hasil survey Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan sebanyak 72,3% rakyat mengaku tidak puas atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi selama SBY-Boediono. Pembangunan hukum di era ini  dinilai masih memiliki banyak kelemahan terutama dalam menangani permasalahan suap dan korupsi. Ini diperparah sikap permisif masyarakat Indonesia  yang juga mengkhawatirkan. Persoalan lain yang muncul adalah seputar hak asasi manusia dan kualitas penegak hukum.


Editor: Vivi Zabkie

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau