Telegram

Layanan Telegram terbukti beberapa kali dipakai sebagai dalam aksi terorisme – untuk komunikasi dan koordinasi. Misalnya pada 2015 di serangan Paris dan Turki.

Senin, 17 Jul 2017 05:45 WIB

Ilustrasi: Telegram diblokir

Ilustrasi: Telegram diblokir

Pemerintah kini tengah mempertimbangkan untuk mencabut blokir layanan percakapan instan, Telegram. Layanan pesan instan ini diblokir Jumat lalu karena dianggap membahayakan keamanan negara. Di Telegram, ada banyak kanal bermuatan propaganda radikalisme, terorisme dan paham kebencian. Termasuk cara merakit bom dan melakukan penyerangan. Tak kunjung berhasil mengontak Telegram, blokir pun dijatuhkan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Telegram diblokir demi keamanan negara dan masyarakat. Kini blokir dipertimbangkan dicopot karena pendiri Telegram akhirnya merespons, bahkan memberi usulan. Salah satunya membentuk tim moderator yang paham bahasa dan budaya Indonesia sehingga lebih responsif.

Di satu sisi, Telegram adalah satu dari banyak pilihan layanan pesan instan. Namun Telegram memang menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi. Percakapan terenkripsi, tak bisa disadap, juga punya fasilitas pesan rahasia. Layanan Telegram terbukti beberapa kali dipakai sebagai dalam aksi terorisme – untuk komunikasi dan koordinasi. Misalnya pada 2015 di serangan Paris dan Turki. Sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap Desember tahun lalu juga mengaku belajar membuat bom dari Telegram. Jumlah pengikut kanal yang dioperasikan oleh ISIS pun meningkat tajam.

Tapi memblokir Telegram tak serta merta menyelesaikan persoalan. Kelompok teroris bisa dengan mudah mencari cara lain menjangkau mereka yang bisa dibujuk ikut gerakan radikalisme. Dengan menutup Telegram, Pemerintah justru bakal kesulitan mendeteksi percakapan yang terjadi di tengah kelompok radikal. Artinya, kehilangan kesempatan untuk mencegah aksi terorisme terjadi. Padahal, itu juga yang penting dilakukan demi mencegah timbulnya korban. 

Pemerintah justru mesti lebih gesit dibandingkan kelompok teroris dan radikal. Kalau teroris punya seribu langkah menuju aksinya, maka Pemerintah mesti punya dua ribu langkah untuk mencegah itu terjadi.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau