Telegram

Layanan Telegram terbukti beberapa kali dipakai sebagai dalam aksi terorisme – untuk komunikasi dan koordinasi. Misalnya pada 2015 di serangan Paris dan Turki.

Senin, 17 Jul 2017 05:45 WIB

Ilustrasi: Telegram diblokir

Ilustrasi: Telegram diblokir

Pemerintah kini tengah mempertimbangkan untuk mencabut blokir layanan percakapan instan, Telegram. Layanan pesan instan ini diblokir Jumat lalu karena dianggap membahayakan keamanan negara. Di Telegram, ada banyak kanal bermuatan propaganda radikalisme, terorisme dan paham kebencian. Termasuk cara merakit bom dan melakukan penyerangan. Tak kunjung berhasil mengontak Telegram, blokir pun dijatuhkan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Telegram diblokir demi keamanan negara dan masyarakat. Kini blokir dipertimbangkan dicopot karena pendiri Telegram akhirnya merespons, bahkan memberi usulan. Salah satunya membentuk tim moderator yang paham bahasa dan budaya Indonesia sehingga lebih responsif.

Di satu sisi, Telegram adalah satu dari banyak pilihan layanan pesan instan. Namun Telegram memang menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi. Percakapan terenkripsi, tak bisa disadap, juga punya fasilitas pesan rahasia. Layanan Telegram terbukti beberapa kali dipakai sebagai dalam aksi terorisme – untuk komunikasi dan koordinasi. Misalnya pada 2015 di serangan Paris dan Turki. Sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap Desember tahun lalu juga mengaku belajar membuat bom dari Telegram. Jumlah pengikut kanal yang dioperasikan oleh ISIS pun meningkat tajam.

Tapi memblokir Telegram tak serta merta menyelesaikan persoalan. Kelompok teroris bisa dengan mudah mencari cara lain menjangkau mereka yang bisa dibujuk ikut gerakan radikalisme. Dengan menutup Telegram, Pemerintah justru bakal kesulitan mendeteksi percakapan yang terjadi di tengah kelompok radikal. Artinya, kehilangan kesempatan untuk mencegah aksi terorisme terjadi. Padahal, itu juga yang penting dilakukan demi mencegah timbulnya korban. 

Pemerintah justru mesti lebih gesit dibandingkan kelompok teroris dan radikal. Kalau teroris punya seribu langkah menuju aksinya, maka Pemerintah mesti punya dua ribu langkah untuk mencegah itu terjadi.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Hukuman Mati Maladministrasi, LBH Masyarakat Desak Jaksa Agung Dicopot

  • Kembali Tertunda, Sri Mulyani Tak Khawatir Kehilangan Momentum Redenominasi
  • Rekrutan Anyar City Gagal Debut di Liga Inggris
  • CEO Amazon Geset Bill Gates sebagai Orang Terkaya di Dunia

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.