Dua Windu Koalisi Perempuan Indonesia di Yogya

Saat ini KPI memiliki 726 Balai Perempuan yang tersebar di 25 provinsi.

Senin, 08 Des 2014 12:18 WIB

KPI, koalisi perempuan indonesia

Dua windu sudah Koalisi Perempuan Indonesia berdiri. Untuk merayakannya, KPI menggelar Kongres Nasional IV dengan judul “Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi” yang berlangsung di Yogyakarta, 8-12 Desember 2014.


Saat ini KPI memiliki 726 Balai Perempuan yang tersebar di 25 provinsi. Koalisi Perempuan Indonesia juga mendorong diakomodirnya Tindakan Khusus Sementara dalam bentuk jaminan keterwakilan perempuan sekurangnya 30 persen di lembaga pengambilan keputusan lewat instrument hukum dan kebijakan. Untuk memperingati dua windu ini, KPI ingin menjadi pembelajaran bagi gerakan perempuan yang lain demi mendorong perempuan jadi pemimpin. Ini sesuai tema tahun ini yaitu “Perempuan Mandiri, Perempuan Memimpin”


Kongres KPI ini akan melibatkan 1900an orang yang terdiri dari perempuan penggerak masyarakat dari 1000 desa, pengurus dari seluruh Indonesia, 200 perwakilan unsur pemerintah, universitas, LSM, ormas dan media serta perempuan pelaku budaya. 


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.