[Webtorial] Sesuaikan Materi Qanun Wali Nangroe dengan Klarifikasi Mendagri

Pemerintah provinsi Aceh harus melaksanakan klarifikasi Mendagri terkait dengan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Selasa, 03 Des 2013 17:25 WIB

qanun, wali nangroe, kemendagri

Pemerintah provinsi Aceh harus melaksanakan klarifikasi Mendagri   terkait dengan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Pemerintah Pusat tidak melarang pelaksanaan qanun dimaksud sepanjang materi qanun tersebut sudah disesuaikan dengan Klarifikasi Mendagri yang tertuang dalam surat nomor 188.34/1644/SJ tanggal 1 April 2013.

Oleh karena itu tidak elok bila Pemerintah provinsi Aceh akan melantik Wali Nanggroe sebelum melaksanakan klarifikasi Mendagri tersebut. Pasti akan ada masalah dan pelantikan tersebut tidak membawa dampak signifikan karena kelembagaannya tidak akan dapat didanai dari APBD Provinsi Aceh.

Kementerian Dalam Negeri akan sangat sungguh-sungguh mengawasi perencanaan dan penyusunan APBD provinsi Aceh yang terkait dengan operasionalisasi Wali Nanggroe. Apabila masih dimunculkan anggarannya dalam APBD Provinsi Aceh, maka anggaran tersebut akan dicoret oleh Kemdagri. Terdapat kurang lebih 21 catatan Mendagri terhadap Qanun wali nanggroe tersebut.

Sebelumnya, Komisi Hak Asasi Manusia menilai dua qanun atau peraturan daerah di Aceh, yaitu Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, diskriminatif. Sejumlah pasal di dua qanun itu tidak adil bagi suku di luar suku Aceh yang berada di Aceh.
 
Alasan keberatan masyarakat adalah pertama, Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan bendera yang diusulkan tak dikenal dalam budaya di kabupaten-kabupaten tersebut. Kedua, dua qanun itu diterbitkan dengan proses yang minim partisipasi masyarakat.

Ketiga, Qanun Wali Nanggroe menutup kesempatan masyarakat di kabupaten-kabupaten tersebut menjadi Wali Nanggroe Aceh. Keempat, penggunaan bendera Aceh berdasarkan bendera dari satu kelompok tertentu dapat menimbulkan trauma konflik yang terjadi pada masa lalu. Kelima, ada anggapan bahwa masyarakat Aceh yang berada dan bertempat tinggal di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut tidak termasuk rakyat Aceh.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing