PPID, UU KIP, informasi publik

Hari Internasional Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) dimulai pada tanggal 28 September 2002, di Sofia, Bulgaria. Tujuan dari Hari Hak untuk Tahu adalah untuk meningkatkan kesadaran global hak individu untuk mengakses informasi pemerintah dan untuk mempromosikan akses informasi sebagai hak dasar manusia.
Saat ini, Hari Hak untuk Tahu telah dirayakan di lebih dari 40 negara di seluruh dunia.Indonesia merupakan Negara kelima di Asia yang memberlakukan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur pemenuhan hak atas informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pemberlakuan secara efektif UU KIP di Indonesia mulai 1 Mei 2010 merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to know) yang dijamin pasal 28F UUD 1945. Dalam pasal 13 UU KIP disebutkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal tersebut diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam mempersiapkan pedoman implementasi UU KIP ke daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemedagri dan Pemda. Dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, kewenangan PPID dan PPID Pembantu.

PPID merupakan pelaksana utama pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana. PPID ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik. PPID melekat pada pejabat struktural  yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi serta memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional. Namun demikian, sejak dikeluarkannya ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, masih banyak Pemda, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang belum membentuk dan menetapkan PPID. Data yang dihimpun Pusat Penerangan Kemendagri pada bulan Juni 2013, jumlah PPID Pemda, yaitu : Provinsi sejumlah 23 PPID (69,70%), Kabupaten sebesar 88 PPID (22,06%) dan Kota sebanyak 33 PPID (33,67%).

Seiring dengan hal tersebut, dalam mendukung implementasi Program Open Government Indonesia (OGI) maka maka melalui surat Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Nomor : R-/11/UKP-PPP/04/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Implementasi Rencana Aksi Open Government Tahun 2013, terdapat Rencana Aksi yang menjadi lingkup tanggungjawab Kemendagri, yaitu: mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan PPID Pemda dan perangkatnya.

Untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan respon positif dari Pemda maka dilakukan sosialisasi terkait UU No. 14 tahun 2008, PP No. 61 tahun 2008, dan Permendagri No. 35 tahun 2010, serta peraturan dan kebijakan lainnya terkait dengan pembentukan dan penguatan kapasitas PPID Pemda. Dalam rangka pendampingan Pemda untuk percepatan pembentukan PPID maka dilakukan asistensi dan konsultasi kepada beberapa Pemda yang membutuhkan bantuan dalam hal penyusunan draft Surat Keputusan Kepala Daerah, struktur kelembagaan PPID Pemda maupun saran solusi terhadap kendala-kendala lainnya yang dihadapi Pemda.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!