[Webtorial] Mendagri: Satpol PP Kerap Dijadikan Satpam

KBR68H, Jakarta

Selasa, 03 Des 2013 09:22 WIB

gamawan fauzi, satpol pp, satpam

KBR68H, Jakarta – Korps Satpol PP masih mengalami banyak kendala karena minimnya pemahaman kepala daerag terkait fungsi dan tugas mereka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kekurangpahaman itu membuat kepala daerah kerap menjadikan Satpol PP seperti Satuan Pengamanan atau Satpam.

"Satpol PP harusnya punya kedudukan yang penting untuk menjaga ketentraman masyarakat dan ketentraman umum serta sebagai penegak perda,”katanya.

Selain kurangnya pemahamam kepala daerah, kata Mendagri, alokasi anggaran satpol PP masih sangat minim dan sarana serta prasarana yang tersedia juga masih sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan beban tugas yang diembannya.

Dia juga meminta para personel Satpol PP mengedepankan tindakan preventif (pencegahan) bukan represif. Ini penting untuk menghindari konflik dengan masyarakat.

Selain itu juga Gamawan Fauzi mengungkapkan  masih banyaknya daerah yang belum menyesuaikan penjejangan eselon personel Satpol. Baru 27 dari 33 provinsi saja yang telah menempatkan Satpol PP sebagai satuan kerja perangkat desa (SKPD) dengan jenjang eselon IIA.

Terkait hal itu, dia akan menyurati para bupati dan gubernur agar segera menyesuaikan penjenjangan eselon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2011. Gamawan juga menyebutkan, sumber daya manusia (SDM) Satpol PP masih memprihatinkan. Pasalnya, masih banyak yang belum pernah menjalani pendidikan dan latihan (diklat).

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.