[Webtorial] Mendagri: Satpol PP Kerap Dijadikan Satpam

KBR68H, Jakarta

Selasa, 03 Des 2013 09:22 WIB

gamawan fauzi, satpol pp, satpam

KBR68H, Jakarta – Korps Satpol PP masih mengalami banyak kendala karena minimnya pemahaman kepala daerag terkait fungsi dan tugas mereka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kekurangpahaman itu membuat kepala daerah kerap menjadikan Satpol PP seperti Satuan Pengamanan atau Satpam.

"Satpol PP harusnya punya kedudukan yang penting untuk menjaga ketentraman masyarakat dan ketentraman umum serta sebagai penegak perda,”katanya.

Selain kurangnya pemahamam kepala daerah, kata Mendagri, alokasi anggaran satpol PP masih sangat minim dan sarana serta prasarana yang tersedia juga masih sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan beban tugas yang diembannya.

Dia juga meminta para personel Satpol PP mengedepankan tindakan preventif (pencegahan) bukan represif. Ini penting untuk menghindari konflik dengan masyarakat.

Selain itu juga Gamawan Fauzi mengungkapkan  masih banyaknya daerah yang belum menyesuaikan penjejangan eselon personel Satpol. Baru 27 dari 33 provinsi saja yang telah menempatkan Satpol PP sebagai satuan kerja perangkat desa (SKPD) dengan jenjang eselon IIA.

Terkait hal itu, dia akan menyurati para bupati dan gubernur agar segera menyesuaikan penjenjangan eselon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2011. Gamawan juga menyebutkan, sumber daya manusia (SDM) Satpol PP masih memprihatinkan. Pasalnya, masih banyak yang belum pernah menjalani pendidikan dan latihan (diklat).

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.