[Webtorial] Mendagri: Negara Hemat Rp 4 Triliun dengan Penerapan E-KTP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengetok dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi undang-undang. Alhasil, jika sebelumnya warga mengurus e-KTP dengan batas berlaku lima tahun, maka dengan disahkannya UU ini

Senin, 02 Des 2013 16:52 WIB

ektp, negara, hemat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengetok dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi undang-undang. Alhasil, jika sebelumnya warga mengurus e-KTP dengan batas berlaku lima tahun, maka dengan disahkannya UU ini e-KTP dapat berlaku seumur hidup.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi  mengatakan, dengan masa berlaku e-KTP seumur hidup maka negara dapat menghemat sekitar Rp 4 triliun selama lima tahun.

"Kalau kita berlakukan sistem yang lama, satu KTP harganya Rp 16 ribu. Kalau lima tahun diganti, penduduk Indonesia itukan naik terus setiap tahun. Dari 190 juta yang memiliki KTP, setiap tahun ada 4 juta orang yang berulang tahun ke 17, kawin sebelum 17, wajib ber-KTP semua," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

Menurut Gamawan, dari 194 juta penduduk itu dikali Rp16.000,00 maka pemerintah harus menghabiskan dana Rp4 triliun per-lima tahun. Itu yang menjadi penghematan bagi negara.

"Angka itu akan terus meningkat, ada 4 juta tiap tahun. Sekarang tidak perlu lagi, KTP berlaku cukup seumur hidup," ujarnya.

Dia juga menjelaskan soal data yang ingin diubah, seperti, jabatan dan alamat tinggal. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah selama tidak merubah data diri seutuhnya.

"Misalnya, saya belum profesor terus minggu depan profesor saya minta tolong perobahan status, itu boleh. Saya pindah domisili, ke Jogja msalnya, saya tinggal di jakarta, terus saya pensiunnya ingin di Jogja, saya mau KTP Jogja, nah hanya itu perubahan-perubahan yang dilayani," jelas Gamawan.

Gamawan juga menerangkan, untuk memastikan agar semua penduduk memiliki E-KTP, kata Gamawan, maka orang dari Kemendagri akan aktif bertanya kepada semua orang. Msalnya, aktif mencari di mall, sekolah, pesantren dan lainnya.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.