ktp elektronik, ganda, kemendagri

KBR68H, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri telah mengecek ke Data Kependudukan dan Database Kependudukan dan memastikan tidak ada KTP elektronik ganda. Pengecekan dilakukan terkait adanya laporan KTP ganda yang ditemukan atas nama Ibu Elly Aprilianti, warga Kelurahan Gandul, Cinere, Depok Jawa Barat yang kemudian pindah ke Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Seperti ditulis oleh salah satu media cetak, Ibu Elly mengaku mempunyai dua KTP elektronik yaitu yang dikeluarkan di Depok dan Jagakarsa. Kemendagri mengecek data demografi meliputi biodata yang bersangkutan seperti nama, alamat dan lain-lain serta data biometrik seperti data sidik jari, iris mata dan wajah. Pengecekan dilakukan terhadap kemiripan data yang bersangkutan dengan data seluruh penduduk Indonesia yang sudah merekam dan tersimpan di database kependudukan di Kemendagri.

Berdasarkan pengecekan tersebut, data kependudukan Elly Aprilianti hanya ditemukan di Depok, Jawa Barat dan tidak ditemukan di seluruh tempat di Indonesia, termasuk di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengecekan juga dilakukan di lapangan dengan hasil tidak ada perekaman atas nama yang bersangkutan di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan kelurahan setempat tidak pernah mengeluarkan KTP elektronik atas nama yang bersangkutan.

Kemendagri juga telah mengecek langsung kepada Ibu Elly dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa tidak benar telah menerima KTP elektronik di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia juga menjelaskan bahwa KTP elektronik yang diterimanya hanya dari tempat domisilinya yaitu Depok. Yang bersangkutan juga tidak pernah memberikan pernyataan atau informasi kepada media massa terkait hal itu.

Dalam proses pengurusan mutasi penduduk atau pindah alamat, pada saat penduduk bersangkutan menerima keterangan penduduk di tempat yang baru, maka KTP yang bersangkutan akan ditarik oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga tidak dimungkinkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu KTP. Selain itu, penyalahgunaan data kependudukan dan dokumen kependudukan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!