kepala daerah, wakil kepala daerah, pilkada

Setelah melampaui lebih dari satu windu lamanya, relevansi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan menjadi sebuah diskursus penting dalam tema utama penyelenggaraan otonomi daerah.  Hal ini terkait erat dengan kedudukan politis dan kedudukan teknis seorang wakil kepala daerah yang sangat dilematis.  Kondisi tersebut berkolerasi erat dengan ekses-ekses dari Pilkada secara berpasangan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan dalam Pilkada berjalan seiring dengan tingginya tantangan dan kompleksitas persoalan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.  Berangkat dari premis tersebut, apakah mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan, secara substansif, telah menjadi jawaban positif terhadap eketifitas penyelenggaraan otonomi daerah?. Atau justru mengundang kontemplasi yang mendalam: Bagaimana sinar otonomi daerah mampu meberi terang, bila sinarnya matahari kembar saling meniadakan? Bagaimana bahtera ototnomi daerah sampai ke pantai tujuan, bila dua nahkoda saling berlawanan?

Dalam catatan Pemerintah, sejak tahun 2010 sampai dengan penghujung tahun 2013 ini hanya, terdapat 50 (lima puluh) pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertahan untuk mencalonkan diri kembali dalam Pilkada.  Jumlah tersebut sangat kecil dibanding sebagian besar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memilih berpisah, dan bahkan menjadi rival politik dalam Pilkada.

Dalam banyak kasus, kecenderungan pecah kongsi kepala daerah dan wakil kepala aderah, seringkali sudah terjadi di tahun awal masa kepemimpinan, bahkan tak jarang romatisme hubungan kepala dan wakil kepala daerah hanya bertahan dalam 100 hari pertama.  Kondisi tersebut menjadi wajar apabila kita melihat konteks proses politik dalam suatu Pilkada dan konstruksi sistem pemerintah daerah sebagai dua sisi mata uang yang saling berkelindan.
   
Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinatahan Daerah diderivasikan dalam RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, menjadi momentum untuk mendesain ulang mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak secara berpasangan. Desain ini menjadi pilihan paling realistis, tidak hanya menjadi solusi atas fenomena disharmoni, namun juga menjadi bagian yang integral dari politik hukum dari RUU tentang pemilihan kepala daerah yang dimaksudkan untuk menjadi solusi atas berbagai hal sebagai berikut:

Pertama, amanat konstitusi. Konstitusi kita dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerinatahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih seacara demokratis”.  Ketentuan tersebut secara literlijik mengandung arti bahwa obyek jabatan yang dipilih hanya jabatan guberbur, buapti, dan walikota.  Artinya obyek jabatan wakil kepala daerah tidak bersifat imperative dan eksistensinya ditentukan oleh kebutuhan yang ditentukan dalam undang-umdang (open legal policy). 

Kedua, fragmentasi birokrasi.  Disharmoni hubungan KDH dan WKDH terakumulasi dalam kontestasi Pilkada, diamana wakil kepala daerah mencalonkan diri menjadi kepala daerah.  Ketegangan elitis ini menjalar di tubuh birokrasi yang seringkali mengakibatkan adanya polarisasi dukungan kepala daerah vis a vis wakil kepala daerah.  Terfragmentasinya birokrasi menjadi ancaman yang paling nyata bagi netralitas PNS.

Ketiga, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.  Politisasi dukungan bagi KDH dan WKDH yang berkompetisi dalam Pilkada berbanding lurus dengan adanya kecenderungan penurunan performan pelayanan publik.  Hal ini seringkali diawali dari aktivitas mobilisasi politik yang dilakukan oleh KDH dan WKDH yang mencalonkan diri dalam Pilkada.  Pada titik tersebut, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi tergadai.

Yang terakhir, kesesuaian karakter kewilayahan.  Ke depan jumlah wakil kepala daerah dapat ditentukan sesuai kebutuhan suatu daerah.  Hal ini merujuk pada karakter luas geografis dan besaran demografis suatu daerah y6ang paralel dengan tinggi rendahnya beban tugas kepala daerah.  Oleh karena itu, bagi sebuah daerah yang memiliki wilayah tidak terlalu luas dengan penduduk yang sedikit. Dimungkinkan tanpa danya wakil kepala daerah.  Sebaliknya dengan kondisi tersebut, dapat ditunjuk wakil kepala daerah labih dari satu orang guna menunjang tingginya beban tugas seorang kepala daerah.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!