e-ktp, program kependudukan, kemendagri

Dalam administrasi kependudukan, Indonesia telah mengalami lompatan dengan diterapkannya program E-KTP (Kartu Tanda Peduduk) elektronik.  Lewat program ini, dapat dicegah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP lebih dari satu KTP.  Tapi, parpol protes, pasalnya E-KTP belum digunnakan untuk Pemilu 2014.

Dibandingkan dengan negeri tetangga Malaysia yang sudah meluncurkan program ini sejak Tahun 2011, dengan nillai proyek Rp. 5,9 triliun.  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku, dalam perekaman KTP elektronk ini kurang dari tiga tahun sudaah mencapai 175,6 juta penduduk.  “Ini merupakan yang sangat spektakuler karena belum ada negara lain yang melakukan perekaman sidik jari dan iris mataa dalam program e-KTP,” tutur Gamawan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini, membandingkan dengan Malaysia dengan jumlah perekaman dan penerbitan my card, sama dengan e-KTP untuk 24 juta penduduk yang wajib KTP memerlukan waktu delapan tahun.

”Begitu juga Jerman dengan berjuah 770 juta melakukan perekaman dan penerbitan sejenis e-KTP dalam jangka waktu enam tahun.” Kata Gamawam dalam Rapat Kerja Nasional Pendaftaran Penduduk Tahun 2013, di Jakarta, belum lama ini.

Ia mengatakan kehebatan Indonesia hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk merekam 175 penduduk.  Padahal dari segi  geografis kita lebih sulit dibandingkan Malaysia dan Jerman.

Meskipun dalam perjalan program ini, ada persoalan yang muncul di masyarakat dari mulai administrasi perbankan, ribut soal e-KTP tidak boleh di fotokopi, dan persoalan lainnya, termasuk keluhan masyarakat soal belum terbitnya e-KTP mereka padahal sudah lama melakukan perekamannya.
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), salah ssatu poin penting dalam undang-undang ini adalah pemberlakuan e-KTP seumur hidup.  Sedangkan KTP orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

Menurut, Gamawan dengan UU ini maka pengurusan surat-surat  kependudukan seperti KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan akta kematian akan dibebaskan dari pungutan biaya, jika ada aparat yang memungut biaya akan dipidana, karena itu pungli (pungutan liar), ada sanksinya.

Inilah lompatan administrasi kependudukan Indonesia.  Melalui setiap warga hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan NIK ini menurut Gamawan akan dibawa sampaikan orang itu meninggal dunia, tidak akan dipakai oleh orang lain.

Merujuk ucapan Gamawan, orang yang meningggal dunia selain membawa amal ibadah juga membawa NIK.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!