jokowi, BBM, naik, premium

KBR, Jakarta - Setelah Joko Widodo sah menjadi Presiden dan menjalani pemerintahannya dengan nama Kabinet Kerja, bukan artinya selesai mengantarkan bekas Gubernur DKI Jakarta ke kursi Istana. Bekas pendukung dan relawan Jokowi pun perlu mengawal kerja Jokowi, bahkan mengkriknya.

Sebab justru proses demokratisasi di Indonesia di era Jokowi baru dimulai. Masyarakat sipil menunjukkan peran yang sangat besar dalam menggerakkan sesama masyarakat dalam proses demokratisasi ini. Mulai dari mengawal pelaksanaan Pemilu, sampai memastikan sirkulasi kepemimpinan berlangsung secara demokratis, dengan tetap memenuhi hak konstitusional warga. Janji politik tak lagi ditelan mentah-mentah, tapi diolah seara kritis dan kreatif.

Sebuah Konferensi Nasional Masyarakat Sipil dengan tema "Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2014" membahas ini. Konferensi berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (25/11) siang. Konferensi ini diikuti oleh berbagai sektor masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, serikat buruh, ormas, kelompok perempuan dan kelompok penyandang disabilitas.

Ada tujuh tema utama yang akan dibahas yaitu soal penyelenggaraan Pemilu, informasi publik terkait Pemilu, media dan penguatan demokrasi, konflik kekerasan dalam Pemilu, korupsi dalam Pemilu, partisipasi politik warga serta penegakan hukum dalam Pemilu.

Dalam dialog konfrensi itu hadir artis sekaligus bekas relawan Jokowi-JK, Olga Lidya, Peneliti CSIS Jakarta Nico Harjanto, dan aktivis Irvan Hadar.

Dalam dialog itu membicarakan betapa besar peran publik dalam pemilu presiden kemarin. Semangat itu menandakan rakyat memerlukan perubahan. Menurut Olga Lidya, saat itu rakyat benar-benar niat untuk memilih.

"Kemarin itu lebih niat untuk memilih. Itu suatu yang menarik. Ini sangat baik di era demokrasi Indonesia," jelas dia.


Hanya saja sebenarnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden kemarin besar, itu sudah diprediksi. Sebab Pemilu kemarin hanya mempunyai dua pasang calon. Yaitu Joko Widodo - Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Peneliti CSIS Jakarta, Nico Harjanto menjelaskan beda saat pemilu 2004 dan 2009.

"Kemarin itu pilihannya cuma dua, dan ada juga pilihan siang dan malam," jelas dia.

Hanya saja dari pemilu kemarin, banyaknya keterlibatan masyarakat sipil membuat Pemerintah saat ini tidak bisa main-main dan asal dalam menjalankan program. Sebab akan lebih mudah timbul kelompok sipil dari rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan dari media sosial.

Terlebih Pemerintah Jokowi pun sudah membuka pemerintahannya sebagai pemerintahan yang terbuka. Jika Jokowi mengecewakan rakyat Indonesia, dengan semisal terlibat korupsi atau menjalankan politik transaksional, maka dampaknya akan parah.

"Harapan sangat tinggi, sesuatu yang beda. Kita harus mengawal terus. Kalau ini gagal, sikap depresi ini akan muncul, maka 5 tahun ke depan kalau tidak signifikan, bisa bahaya," jelasnya.

Salah satu program yang dilayangkan Jokowi untuk mengatahui perjalanan pelayanan rakyat di daerah adalah e blusukan. Menurut Nico, e blusukan ini patut dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebab sampai saat ini tidak banyak warga negara yang sudah tidak percaya dengan pemerintah.

"Kritik yang sangat besar adalah negara tidak hadir saat rakyat susah. Misal di pengungsi Sinabung, itu soal relokasi dan rumah. Presiden hadir, jadi rampung. Karena itu hal yang langka," jelasnya.

"Saya berharap teman-teman relawan ini juga kedepan akan tetap kritis aktif, turun tangan kerja untuk Indonesia," lanjut Olga.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!