20 Oktober 2016 tepat dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu agenda terpenting yang dicanangkan Presiden Jokowi ketika mulai memerintah, yaitu membangun kemaritiman. “Jangan lagi kita memunggungi laut,” begitu bunyi slogan yang dikumandangkan.

Dengan mandat itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti telah melakukan sejumlah gebrakan. Salah satu prioritasnya dalam dua tahun pertama ini, yaitu memerangi berbagai praktek gelap bisnis perikanan yang sudah berlangsung puluhan tahun (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing).

Ratusan kapal pencoleng ikan dari dalam dan luar negeri ditangkap, bahkan ditenggelamkan. Pendataan dan pengukuran ulang dilakukan atas ribuan kapal yang selama ini banyak di antaranya menyalahi aturan demi mengeruk kekayaan laut Indonesia sebanyak mungkin. Kebijakan ini ditempuh demi melindungi nasib nelayan, menjamin keberlanjutan industri perikanan nasional, dan mencegah kerusakan ekosistem laut.  

Meski begitu, kebijakan ini tidak berarti sepi dari kontroversi. Banyak pula suara sumbang di publik, kalangan industri maupun di internal pemerintahan, yang menilai bahwa langkah ini kontraproduktif dan justru telah memukul industri perikanan.

Sebagian data menunjukkan, kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal memang membuat sejumlah kinerja sektor perikanan merosot pada 2015 lalu. Namun, sejumlah data lain memperlihatkan bahwa tren perbaikan mulai terlihat sepanjang semester pertama tahun ini. Misalnya, tren kenaikan PDB perikanan, total produksi, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan nilai tukar nelayan.

Berdasarkan kajian UCSB dan Balitbang KKP, reformasi perikanan dan kebijakan melawan illegal fishing memang harus dilakukan, kendati berisiko menurunkan kinerja sektor perikanan dalam jangka pendek. Sebab, tanpa reformasi, Indonesia justru akan menderita kerugian dalam jangka panjang, meski diperoleh keuntungan dan investasi dalam jangka pendek.

Apa persisnya isi kajian UCSB itu, bagaimana sesungguhnya performa sektor perikanan saat ini, serta apa pentingnya dan bagaimana kebijakan reformasi perikanan dilakukan dalam kurun dua tahun terakhir, semua akan dibedah dalam dialog ini.

Termasuk menjawab sinyalemen, benarkah langkah keras penegakan hukum yang gencar dilakukan selama ini telah merontokkan kinerja dan mengancam keberlanjutan industri perikanan Indonesia? Atau justru sebaliknya, mendatangkan berbagai peluang bagi kemajuan dan keberlanjutan sektor ini di masa depan, termasuk peningkatan penerimaan pajak?

Katadata, KBR, dan Hukumonline menyelenggarkan diskusi “Dua Tahun Pemerintahan Jokowi: Tantangan Reformasi Kelautan” yang akan diselenggarakan pada Kamis, 20 Oktober 2016 pukul 08.30-11.00 WIB.

Menghadirkan pembicara sebagai berikut:

  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
  • Dr. Laode M. Syarif (Wakil Ketua KPK)
  • Zulficar Mochtar (Kepala Balitbang KKP)
  • Dr. Rimawan Pradiptyo (Ekonom FEB-UGM)
  • Dr. Riza Damanik (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden)


Acara ini disiarkan oleh radio-radio jaringan KBR, video streaming melalui facebook live di  facebook Fan Page KBR, Youtube dan mobile apps KBR. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!