Sawit Watch Minta Pemerintah Tolak Ijin Perkebunan Baru

Selasa, 28 Okt 2014 15:31 WIB

sawit

Masuknya perkebunan sawit di beberapa daerah Indonesia mengancam keberadaan hutan produksi yang juga diakui sebagai hutan adat masyarakat. Perkebunan sawit juga memiliki dampak bagi sumber daya alam,  lingkungan dan masyarakat adat. Persoalan inilah yang disoroti oleh Sawit Watch, sebuah organisasi non pemerintah berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan sawit.

Melihat persoalaan perkebunan sawit yang memiliki multi dampak tersebut, maka Sawit Watch mendorong pemerintah untuk tak lagi memberi ijin pembukaan baru, melainkan mengoptimalkan kebun sawit yang ada. Salah satu caranya dengan menyelenggarakan serial diskusi publik sekaligus talkshow interaktif di KBR tiap Kamis, 09.00-10.00 WIB selama bulan Oktober – November 2014. Total 7 serial diskusi.

Tema yang dibahas beragama mulai dari mengapa kebakaran hutan langgeng, bagaimana perlindungan buruh perkebunan sawit, perempuan dan pengelolaan sumber daya alam serta tema lainnya. Narasumber yang hadir adalah pihak terkait sekaligus masyarakat terdampak yang tinggal di sekitar perkebunan

Harapannya dengan penyelenggaran serial diskusi tersebut bisa menggugah publik terkait eksistensi perkebunan kelapa sawit.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR