PR Pembenahan Hukum untuk Jokowi

Senin, 13 Okt 2014 16:19 WIB

Hasil survey Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan sebanyak 72,3% rakyat mengaku tidak puas atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi selama SBY-Boediono.  Pembangunan hukum di era ini  dinilai masih memiliki banyak kelemahan terutama dalam menangani permasalahan suap dan korupsi. Ini diperparah sikap permisif masyarakat Indonesia  yang juga mengkhawatirkan. Persoalan lain yang muncul adalah seputar hak asasi manusia dan kualitas penegak hukum. 

Lalu bagaimana peluang penegakan hukum di Era Jokowi-JK kelak? Apakah komposisi kekuatan DPR mempengaruhi penegakan hukum? Dua pertanyaan ini diajukan pendengar KBR via pesan singkat ketika mengikuti siaran Diskusi Publik dengan tema “Pertumbuhan Kejahatan dan Prospek Penegakan Hukum Dalam Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla” di gedung KHN, Rabu (8/10). 

Diskusi juga bisa diikuti langsung oleh media dan masyarakat umum dengan hadir langsung di kantor KHN di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah hakim agung serta pemerhati hukum hadir dalam dialog hukum KHN yang rutin disiarkan oleh KBR.  

Narasumber diskusi, Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun, Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Mabes Polri  Suhardi Alius dan Sekretaris KHN Mardjono Reksodiputro mengusulkan sejumlah pembenahan bidang hukum dan rekomendasi untuk pemerintahan yang baru.  

Diskusi ini dimoderatori Pemimpin redaksi KBR dan portalkbr.com Heru Hendratmoko.


Berita Foto

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Pansus KPK Minta Bertemu untuk Rapat Konsultasi, Ini Tanggapan Jokowi

  • Kasus Palu Arit, Aktivis Tumpang Pitu Didakwa Langgar UU
  • Kloop: Masih Terus Kebobolan, Liverpool Akan Susah
  • Inggris Tangkap Tersangka Ketiga Pengebom di London