SUARA ANDA

Selasa, 23 Sep 2014 14:06 WIB

Undang-undang KIP

- “Seharusnya, setelah ada undang-undang KIP itu baik itu dokumen negara harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi menutup-nutupinya,” ujar Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat dalam Pilar Demokrasi KBR ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?


- “Kita mau ada transparansi dan akuntanbilitas publik dari lembaga pemerintah dulu maupun masyarakat saat dimintai informasi oleh jurnalis,” kata Suwarjono Sekjen AJI ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?’

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.