SUARA ANDA

Selasa, 23 Sep 2014 14:06 WIB

Undang-undang KIP

- “Seharusnya, setelah ada undang-undang KIP itu baik itu dokumen negara harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi menutup-nutupinya,” ujar Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat dalam Pilar Demokrasi KBR ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?


- “Kita mau ada transparansi dan akuntanbilitas publik dari lembaga pemerintah dulu maupun masyarakat saat dimintai informasi oleh jurnalis,” kata Suwarjono Sekjen AJI ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?’

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".