SUARA ANDA

Selasa, 23 Sep 2014 14:06 WIB

Undang-undang KIP

- “Seharusnya, setelah ada undang-undang KIP itu baik itu dokumen negara harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi menutup-nutupinya,” ujar Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat dalam Pilar Demokrasi KBR ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?


- “Kita mau ada transparansi dan akuntanbilitas publik dari lembaga pemerintah dulu maupun masyarakat saat dimintai informasi oleh jurnalis,” kata Suwarjono Sekjen AJI ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?’

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.