(Webtorial) Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan untuk Dapat Opini WTP

69 Kementerian Lembaga dan 116 pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 2012 menerima penghargaan dari Pemerintah.

Jumat, 27 Sep 2013 11:41 WIB

laporan keuangan, kementerian, lembaga, audit, BPK

69 Kementerian Lembaga dan 116 pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 2012 menerima penghargaan dari Pemerintah. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Boediono di sela-sela acara Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013 dengan dihadiri hampir seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan dilaksanakan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, pertengahan bulan lalu.

Pada Rakernas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerima penghargaan terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

“Hal positif yang diharapkan pada pemberian penghargaan ini adalah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk menghasilkan opini audit terbaik,”kata Gamawan.

Kementrian/lembaga lainnya yang menerima penghargaan antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

Sedangkan lembaga negara yang menerima penghargaan antara lain: Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Mahkamah Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Yudisial.

Selain Kementerian/Lembaga, penghargaan juga diberikan kepada pemerintah daerah antara lain Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Kota Banda Aceh, Kabupaten Muko-muko dan Kabupaten Tangerang.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Pemprov DKI soal Keterbukaan Informasi Reklamasi

  • Pengamat: Ada Barter Antara Perppu dengan Tambahan Fasilitas DPR
  • Polisi Temukan Selebaran ISIS Bernada Ancaman
  • LN: 2 Negara Capai Kesepakatan Baru soal Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR