satpol pp, mendagri, satpam

KBR68H, Jakarta – Korps Satpol PP masih mengalami banyak kendala karena minimnya pemahaman kepala daerag terkait fungsi dan tugas mereka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kekurangpahaman itu membuat kepala daerah kerap menjadikan Satpol PP seperti Satuan Pengamanan atau Satpam.

"Satpol PP harusnya punya kedudukan yang penting untuk menjaga ketentraman masyarakat dan ketentraman umum serta sebagai penegak perda,”katanya.

Mendagri mengungkapkan itu dalam Pol PP National Corps Building 2013 yang dihadiri lebih dari 1200 personil dari seluruh Indonesia ditambah 250 personil dari Pemprov DKI dan 200 personil dari Pemprov Jawa Tengah telah resmi dimulai. Pada acara yang berlangsung di Area Waduk Gajah Mungkur (WGM) akhir pekan lalu itu Gamawan Fauzi sekaligus menjadi Inspektur upacara.

Selain kurangnya pemahamam kepala daerah, kata Mendagri, alokasi anggaran satpol PP masih sangat minim dan sarana serta prasarana yang tersedia juga masih sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan beban tugas yang diembannya.

Dia juga meminta para personel Satpol PP mengedepankan tindakan preventif (pencegahan) bukan represif. Ini penting untuk menghindari konflik dengan masyarakat.

Selain itu juga Gamawan Fauzi mengungkapkan  masih banyaknya daerah yang belum menyesuaikan penjejangan eselon personel Satpol. Baru 27 dari 33 provinsi saja yang telah menempatkan Satpol PP sebagai satuan kerja perangkat desa (SKPD) dengan jenjang eselon IIA.

Terkait hal itu, dia akan menyurati para bupati dan gubernur agar segera menyesuaikan penjenjangan eselon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2011. Gamawan juga menyebutkan, sumber daya manusia (SDM) Satpol PP masih memprihatinkan. Pasalnya, masih banyak yang belum pernah menjalani pendidikan dan latihan (diklat).

Acara tersebut turut dihadiri gubernur Jawa Tengah Hanjar Pranowo dan Bupati Wonogiri Danar Rahmanto, yang kemudian bersama-sama dengan Mendagri menyerahkan bantuan 30 ribu benih ikan, 3000 bibit jati dan mahoni, dana perbaikan infrastuktur Rp. 1,045 miliar, dan bantuan sosial lainnya. Mendagri juga memberangkatkan mobil tangki air yang mengirim bantuan air bersih untuk warga Wonogori Selatan yang mengalami kekeringan.

Editor: Doddy Rosadi

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!