[Advertorial] Kemendikbud Sosialisasikan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah 2017/2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy berpesan kepada para peserta acara sosialisasi untuk menekan bahkan memberantas kecurangan dalam lingkungan sekolah.

Rabu, 14 Jun 2017 12:55 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayan, Muhadjir Effendy berikan sambutan kepada peserta sosialisasi kebijakan kemendikbud

Selasa, 13 Juni 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adakan kegiatan sosialisasi terkait peraturan atau kebijakan pada bidang pendidikan dasar dan menengah untuk menyambut tahun ajaran 2017/2018 di Hotel Ciputra, Grogol, Jakarta. Pada kesempatan ini, disampaikan beberapa peraturan atau kebijakan baru dan peraturan yang sudah ada sebelumnya kepada kepala dinas dari berbagai daerah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dari 13 Juni hingga 15 Juni 2017. Peserta yang diundang adalah kepala dinas dari provinsi dan kabupaten/ kota, sebanyak 233 peserta dari wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Barat dan sebagian dari Kalimantan.

Dalam kegiatan ini, materi yang disampaikan antara lain:

  1. Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah.
  2. Permendikbud nomor 17 tahun 2017, tentang penerimaan peserta didik baru.
  3. Permendikbud nomor 18 tentang pengenalan lingungan sekolah bagi peserta didik baru.
  4. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan satuan pendidikan.
  5. Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti.
  6. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan sesuai PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP no 74 tahun 2008 tentang guru
  7. Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy berpesan kepada para peserta acara sosialisasi untuk menekan bahkan memberantas kecurangan dalam lingkungan sekolah. Kejujuran harus diutamakan dalam pendidikan karakter di dalam sekolah. Ia meminta semua kepala dinas dapat memegang komitmen kejujuran tersebut, biaya mahal yang harus “dibayar” oleh negara saat ini adalah akibat dari ketidakjujuran dari masa sebelumnya. 


Editor: Paul M Nuh


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing