Otonomi

KBR68H, Ambon - Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia kebanyakan masih berstatus Satuan Kerja (Satker) dari pemerintah. Dalam prakteknya, PTN kerap dipersepsikan tak punya keleluasaan, tak inovatif dan kurang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Termasuk di dalamnya mengelola perguruan tingginya; sumber pendanaan, pengembangan kurikulum, kebijakan pendidikan tinggi dan lain sebagainya.

Padahal Perguruan  Tinggi memegang peranan penting untuk menciptakan individu yang berkualitas dan cakap demi kemajuan bangsa.

Anggota Tim Ahli Penyusunan Undang-Undang (UU) Pendidikan Tinggi Hadi Shubhan menyebutkan dari total 100 lebih PTN hanya 7 PTN yang sudah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan diberi otonomi yang cukup besar.

“7 PTNBH, 25 PTN berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan sisanya lebih dari 68 adalah Satuan Kerja. Termasuk di dalamnya Politeknik,” dijelaskan Hadi Shubhan dalam Diskusi Publik berjudul ‘Mencari Pola Pengelolaan PTN Ideal; Kajian atas UU Pendidikan Tinggi’ yang digelar di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon Maluku (30/5). Ketujuh PTN yang berbadan hukum tersebut lebih berkembang dan maju. “Lihat UI, UGM dan Unair. Mereka lebih baik pengelolaannya. Lebih mandiri,” ujar Hadi Shubhan.

Menurut Hadi Subhan, pemerintah menginginkan pendidikan tinggi kian maju. Oleh sebab itu pengelolaan Perguruan Tinggi haruslah diperbaiki. Jalannya dengan memberi otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri. UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 memandatkan soal pengelolaan PTN secara otonom. Tepatnya BAB V, Pasal 62-68. 

“Otonomi kampus jalan satu-satunya menuju pengelolaan perguruan tinggi yang ideal, makanya dibuatkan aturan hukumnya,” ucap Hadi Shubhan.

Semua ingin pengelolaan perguruan tinggi ideal; menghasilkan SDM berkualitas, pengembangan penelitian perguruan tinggi, kurikulum pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kontrol dan dan tanggung jawab pemerintah bila otonomi diberikan kepada perguruan tinggi tanya Ketua Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pattimuram Irsad Sopalatu dalam kesempatan yang sama.


“Dari pengamatan kita, kontrol dan pengawasan selama ini kurang. Transparansi soal sumber anggaran dan pemakaiannya juga tak diberikan ke kita. Kalau kampus diberi otonom, mandiri, bagaimana soal pertanggungjawaban dan transparansi, bagaimana juga biaya kuliah, apakah akan jadi mahal,” sebut Irsad Sopalatu.

Menurut Pengamat Pendidikan dari Universitas Pattimura Leiwakabessy, pelaksanaan otonomi kampus memang jalan menuju pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri ideal. Tapi ada hal yang mesti diperhatikan; kesiapan masing-masing Perguruan Tinggi.

Selain itu harus dipastikan apa yang dimandatkan UU terkait pelaksanaan otonomi kampus bisa berjalan sesuai harapan.

“Sistem pengawasannya harus lebih ketat dan tersistem; pengawasan berlapis-lapis; evaluasi bertahap, berkesinambungan dan menyeluruh terhadap universitas yang pengelolaanya berubah dari Satker menjadi BLU atau Berbadan Hukum. Awasi bersama, rakyat, mahasiswa dan lembaga terkait,” ujarnya dalam diskusi tersebut.

Pemerintah tentu tak akan pukul rata memberi otonomi kepada perguruan tinggi.

“Ada pemetaan, ada evaluasi mana yang siap dan mana yang belum siap. Kita evaluasi setiap tahunnya,” ucap Hadi Subhan. Dia melanjutkan dengan pengelolaan Perguruan Tinggi yang otonom bukan berarti pemerintah melepaskan tanggung jawabnya maupun lepas kontrol. “Pemerintah dan pihak terkait tetap mengawasi. Justru PTN yang berbadan hukum pertanggung jawaban dan transparansinya lebih tinggi; ada kewajiban mengumumkan di website kampus, ke media massa dan diawasi Majelis Wali Amanah, di audit oleh auditor independen,” terang Hadi Subhan.

Selain itu Kata Hadi Shubhan, pelaksanaan otonomi tidak serta merta menyebabkan biaya kuliah jadi mahal. Sebab pemerintah menyiapkan mekanisme Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri.

“Ini diatur dan dijamin oleh UU Pendidikan Tinggi, tidak boleh tidak ya pemerintah harus memberikan dana ke PTN. Ini jadi jalan supaya biaya kuliah bisa terjangkau untuk semua,” terangnya.

Meski begitu pelaksanaan otonomi kampus membutuhkan PP dan Peraturan Menteri. Sebab banyak daerah yang belum paham dan mengerti mengenai mekanisme pelaksanaan otonomi kampus. “Perlu ada petunjuk teknis, ada syarat jelas soal pelaksanaannya, perlu juga sosialisasi gencar,” saran Leiwakabessy.

Hal serupa disampaikan Irsad Sopalatu. Ambon-Maluku merupakan salah satu daerah miskin di Indonesia. Tak hanya miskin pembangunan tapi juga miskin informasi. “Jadi kalau ada informasi sedikit saja yang bilang otonomi itu komersialisasi, biaya kuliah jadi mahal, kebijakan yang bikin biaya kuliah mahal, ya anggapan itu yang pasti kita akan ada di mahasiswa. Makanya BEM masih terus mengkaji UU Pendidikan Tinggi itu, apa betul menyebabkan biaya kuliah mahal, komersial, liberalisasi atau lainnya,” cerita Irsad Sopalatu.

Pemahaman dan informasi yang kurang menjadi sebab UU Pendidikan Tinggi masih menuai kritik. Termasuk pelaksanaan otonomi. “Belum memahami secara utuh, sepotong-sepotong ya itu sebabnya,” timpal Hadi Shubhan.

Kata dia, pemerintah akan terus menyosialisasikan UU Pendidikan Tinggi. “Dengan ikut berpartisipasi diskusi ini kan sebagian bentuk sosialisasi, kunjungan ke daerah-daerah,” ujarnya. Dia juga menambahkan PP dan Peraturan Menteri akan selesai Agustus mendatang. “Ya harus selesai bulan Agustus, pas setahun diundangkan. RPP ada 9 dan Permen 30-an,” tutup Hadi Shubhan.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!