UU Pendidikan Tinggi, UU No 12 Tahun 2012, ITS, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

KBR68H, Surabaya- Bisa mengenyam pendidikan tinggi adalah cita-cita seluruh anak bangsa di negeri Ini. Tapi kadang biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mahal bisa jadi batu penghalang. Sementara pemerintah menyatakan belum sanggup membiayai sepenuhnya. Membebankan pada mahasiswa terlalu tinggi tentu sama saja dengan menjegal cita-cita banyak anak bangsa. Karena itu pemerintah tak berhenti pada kata ”belum sanggup.”   Maka lahirlah UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tersebut diatur bagaimana pembiayaan dan sumber-sumber pendanaan pendidikan tinggi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Patdono Suwignjo menyebutkan UU Pendidikan Tinggi menawarkan pemecahan masalah pembiayaan pendidikan tinggi; yakni dengan mengatur skema pembiayaan. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi, pihak industri dan swasta diharapkan bisa ikut berkontribusi membantu pembiayaan pendidikan tinggi. “Swasta/industri bisa membantu pembiayaan pendidikan tinggi,” ujar Patdono Suwignjo dalam diskusi publik berjudul ‘Peran Swasta Membantu Pembiayaan Pendidikan Tinggi-Telaah Atas UU Pendidikan Tinggi’ di Kampus ITS, Surabaya, Jawa Timur.

Ia menjelaskan selama ini porsi paling besar pembiayaan pendidikan tinggi ditanggung oleh pemerintah. “Pembangunan gedung, infrastruktur, dll. Kalau dihitung-hitung pemerintah yang paling besar menanggung. Nilai persis dan persentasenya saya tidak hapal, yang jelas antara program studi yang satu dengan lain, perguruan tinggi yang satu dengan yang lain akan bervariasi. Tetapi yang paling banyak kontribusinya tetap pemerintah pusat,” terangnya. Dia juga menjelaskan, peran swasta dalam membantu pembiayaan pendidikan tinggi bisa beragam bentuknya. Mulai dari beasiswa, kerjasama penelitian masyarakat dengan perguruan tinggi maupun hibah peralatan laboratorium dari industri dapat diberikan kepada perguruan tinggi. “Industri banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Beberapa malah ada yang menghibahkan peralatan untuk laboratorium kampus seperti di ITS, yang dapat dari TELKOM,” cerita Patdono.

Namun keterlibatan industri ataupun sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan tinggi disebut Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa ITS, Zaid Marhi Nugraha, sebagai bentuk upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah. “UUD 1945 menyebutkan pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, kalau nanti ada keterlibatan swasta, apalagi lebih banyak diarahkan ke swasta. Lama kelamaan bisa lepas tanggung jawab pemerintah,” tutur Zaid Marhi Nugraha, juga dalam diskusi tersebut. Dia melanjutkan, alokasi anggaran pendidikan sesungguhnya cukup besar: 20% dari APBN. Dengan alokasi anggaran tersebut semestinya alokasi anggaran pembiayaan pendidikan tinggi juga bisa lebih besar. “Kami harapkan ada perhatian lebih untuk pendidikan tinggi. Jadi bukan hanya pendidikan dasar saja yang bebas biaya,” ujarnya.

Tapi Patdono meminta mahasiswa tak berburuk sangka. Keterlibatan industri atau sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan tinggi bisa jadi justru mendatangkan manfaat bagi mahasiswa dan kampus. Patdono Suwignjo juga menegaskan keterlibatan swasta tidak akan memperbesar biaya SPP, uang gedung maupun praktikum yang harus dibayar mahasiswa. “Sebaliknya, semakin banyak perguruan tinggi bekerja sama dengan industri dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat, maka Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) yang diterima perguruan tinggi semakin besar. Maka uang kuliahnya akan turun. Jadi tidak betul, kalau ada keterlibatan industri, justru malah jadi mahal,” terangnya panjang lebar dalam diskusi tersebut.

Segala sesuatu yang diputuskan ada atau tidaknya keterlibatan swasta dalam membantu pembiayaan pendidikan tinggi dilakukan oleh rektor. Ini berlaku untuk Perguruan tinggi yang berstatus badan hukum pendidikan, dimana rektor diberi keleluasaan untuk mengelola asetnya; tanah dan gedung. Misalnya saja Universitas Indonesia. Namun semua itu dapat pengawasan dari Majelis Wali Amanah. ”Perguruan tinggi itu stakeholdersnya banyak; masyarakat, pemerintah pusat, pemda, mahasiswa, karyawan dll, kalau hanya mahasiswa yang tak setuju dibuka tempat makan. Apa kita akomodir? Mekanisme dan ketentuan pengambil keputusan suara terbanyak yang berlaku. Majelis juga mengawasi apa yang diputuskan rektor,” tutur Patdono.

Sementara itu menurut pengamat pendidikan dari ITS, Daniel M. Rosyid, sudah waktunya perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selama ini peran pemerintah terlalu besar. Ini sebab perguruan tinggi menjadi tidak kreatif.“Pemerintah terlalu banyak ikut campur mengurusi pendidikan. Rektor seperti bawahannya menteri. Ini tidak bagus, tidak menimbulkan leadership dan enterprenur,” ungkap Daniel M. Rosyid. Lagipula kata Daniel semua harus ada proporsinya; ada bagiannya. “Semua yang kebanyakan itu jelek, peran swasta harus dihargai, dihormati dan kalau perlu diperbesar. Jangan sampai pendidikan dikuasai negara dan dipolitisir; seperti yang terjadi sekarang,” ujar Daniel M. Rosyid. Setiap perguruan tinggi harus berpikir kreatif dan inovatif supaya penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin baik. “Berpulang kepada manajemen perguruan tinggi masing-masing. Rektor harus banyak ide dan kaya gagasan bila mau sektor swasta atau industri menyuntikkan dananya. Gagasan dan ide itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Daniel M. Rosyid.

Rosyid mencontohkan bentuk kerjasama yang bisa dijalin antara perguruan tinggi dengan industri.  “Pada saat pembukaan dan penerimaan mahasiswa baru (rekrutmen) melibatkan industri. Kuliahnya di kampus dan praktiknya langsung di industri. Dengan adanya kerjasama ini tentu mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya, ada ikatan dinas. Ini menguntungkan buat mahasiswa dan perguruan tingginya. Mereka bisa langsung bekerja selepas lulus, bisa pula mengabdikan diri pada masyarakat,” contoh Daniel M. Rosyid panjang lebar. Dia menambahkan pemerintah harus memberikan insentif bagi industri yang membantu pembiayaan pendidikan tinggi. “Pengurangan pajak, kalau begini industri pasti akan lebih lagi untuk tergerak,”sebutnya. Tentu akan ada insentif bagi industri yang membantu pembiayaan pendidikan tinggi. “Di pasal 86 ayat 2 sudah diatur dan disebutkan juga kok. Kita sosialisasi ke industri juga ya biar industri sadar bahwa kontribusi mereka kita butuhkan. Kita berharap di masa depan pemerintah cukup kuat memberikan insentif bagi swasta,”timpal Patdono Suwignjo.

Peraturan Pemerintah dan Permen terkait UU Pendidikan Tinggi juga tengah diatur. Diharapkan tahun ini bisa selesai. “Sudah 10 ya, terkait pembiayaan. Kalau terkait peran swasta ini tidak diwajibkan untuk dibuatkan peraturan turunannya. Kami belum melihat perlu ke arah sana,” tutup Patdono Suwignjo. 


Perbincangan ini terselenggara atas kerjasama KBR68H, Tempo TV, ITS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!