UU Pendidikan Tinggi

KBR68H-Pemerintah tidak menggratiskan pendidikan tinggi karena undang-undang tidak mengamanatkan itu. Meski demikian pemerintah tak tinggal diam agar pendidikan tinggi bisa diakses semua anak bangsa.

Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mochammad Munir mengatakan akses dan keterjangkauan itu dimandatkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.

”UU Pendidikan tinggi memberikan kepastian hukum. Di dalamnya ada akses dan keterjangkauan,” ujar Mochammad Munir dalam Diskusi Publik berjudul ’Meningkatkan Akses dan Keterjangkauan dalam UU Pendidikan Tinggi’ yang digelar di Ruang Dekan Lantai 3, Fakultas Ekonomi,Universitas Mulawarman, Samarinda (23/4).

Dia menyebutkan pasal 74 dan 81 UU Pendidikan Tinggi memandatkan soal akses dan keterjangkauan pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi negeri wajib menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20%. 

Biaya kuliah pun disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan orangtua. ”Cara ini bisa menampung masyarakat yang kurang mampu. Ada juga BOPTN dan UKT yang membuat SPP menjadi terjangkau untuk semua,” sebut Mochammad Munir.

Namun menurut  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman, Wahyudi, kuota minimal 20% sangat diskriminatif.

Sebab anak miskin dan tak pintar secara akademik tak punya akses pendidikan Tinggi.

”Itu kan hanya buat anak yang pintar dengan ekonomi lemah. Bagaimana yang nasibnya miskin dan tidak pintar? Bagaimana juga buat mereka-mereka yang tinggal di timur Indonesia? Sementara hanya ada dua kampus negeri di Kalimantan Timur?,” tanya Wahyudi panjang lebar dalam diskusi tersebut.

Pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman, Susilo,dalam kesempatan yang sama menyatakan pendidikan tinggi bagi masyarakat ekonomi lemah dan tak pintar memang menjadi barang mahal.

Kata dia, bisa mengenyam pendidikan tinggi adalah suatu keistimewaan.

”Bisa kuliah adalah suatu pilihan dan keistimewaan. Karena fakta di lapangan, di daerah, ada beberapa anak bangsa yang tidak punya kesempatan untuk meneruskan ke perguruan tinggi, karena sebab ekonomi, sosial, kondisi geografis. Misalnya, di daerah perbatasan untuk kuliah di Samarinda, masalahnya bukan hanya SPP tapi  biaya hidupnya. Kalau initak dijangkau, mereka tidak akan punya kesempatan,” tuturnya.

Pemerintah secara bertahap akan menyelesaikan persoalan tersebut. Ini karena keterbatasan anggaran. Pemerintah sudah menelurkan program afirmasi pendidikan tinggi dan pembangunan akademi komunitas.

Hal tersebut diatur pula di UU Pendidikan Tinggi. Misalnya Pasal 81 menyebutkan; pemerintah bersama pemerintah daerah membangun dan mengembangkan akademi komunitas (Perguruan Tinggi setingkat D1/D2) di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan demi kebutuhan dan kemajuan suatu daerah.

”Ada bantuan dana dari pemda bagi yang miskin. Kemudian sudah juga mulai dibangun akademi komunitas. Tapi pembangunan disesuaikan keunggulan daerah. Misalnya pertanian, ya studi pertaniannya diadakan dan baguskan. Ini untuk putra dan putri asli daerah ya,” tutur Mochammad Munir.

Dia melanjutkan, akademi komunitas ditujukan pula bagi mereka yang ekonominya lemah dan tak pintar.

”Akademi komunitas itu kan D1/D2, sifatnya kejuruan, vokasi. Itu juga ada kelas-kelas dan tingkatannya. Mana yang akademiknya pintar, sedang dan tak pintar. Jadi dengan cara ini harapannya pendidikan tinggi bisa diakses oleh semua,” tambahnya.

Akses dan keterjangkauan yang dimandatkan UU Pendidikan Tinggi bisa jadi jalan keluar bagi anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan tinggi karena biaya mahal dan keterjangkauan perguruan tinggi di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

”Ya, UU ini bagus, ada akses dan keterjangkauan,” ujar Pengamat Pendidikan dari Universitas Mulawarman Susilo dalam diskusi tersebut.

Namun, Susilo punya usul, sambil menunggu terbangunnya akademi komunitas akan lebih baik pemerintah membina dan memfasilitasi perguruan tinggi swasta yang ada di masing-masing daerah.

”PTN di Kalimantan Timur itu hanya ada dua, UNMUL dan Universitas Borneo Tarakan. Kalau yang tak berhasil masuk ke sana ya mereka larinya ke Pulau Jawa atau swasta. Kalau dari segi kualitas PTS di Kalimantan Timur belum banyak yang bagus. Nah universitas swasta bisa dibina atau dibawah naungan Kopertis atau dewan pendidikan yang ada di daerah supaya kualitasnya bagus,” tutur Susilo.

Pemerintah kata Susilo juga harus segera menyelesaikan dan menyosialisasikan PP UU Pendidikan Tinggi. Ini supaya pelaksanaan di lapangan bisa sesuai harapan; akses mudah dan terjangkau.

”Kita tunggu PP dan Permen-Nya. Ini perlu karena banyak perguruan tinggi di daerah banyak yang belum paham bagaimana pelaksanaannya nanti, kalau tak ada PP ataupun Permen,” tambah Susilo.

Menurut Mochammad Munir, PP dan Permen bisa tuntas tahun ini. ”Saat ini PP dan Permen tersebut pada tahap sinkronisasi. Ada kurang lebih 13 PP,” sebut Mochammad Munir.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman akan mengawal pelaksanaan UU Pendidikan Tinggi.

Ini supaya akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi bisa betul-betul terjamin. Meski sikap BEM menolak beberapa pasal dalam UU Pendidikan Tinggi.

”Utamanya pasal 65, 74, 76 dan 90. Pasal tersebut sarat komersialisasi, liberalisasi, diskriminatif dan privatisasi. Tapi bukan berarti kita tak mau mengawal,” ujar Wahyudi.

Salah satu cara mengawal mengawal pelaksanaannya, BEM membagikan angket atau kuesioner ke mahasiswa di kampus terkait penyelenggaran pendidikan tinggi. Termasuk di dalamnya terkait akses dan keterjangkauan.

”Kita observasi, kita lihat, kita sebar angket, sudah sebulan ini kita sebar angket dan sudah selesai. Tim riset BEM lagi mengolah data tersebut. Hasil angket ini akan menjadi acuan untuk langkah ke depannya. Bisa juga akan kita sampaikan ke rektorat atau DIKTI,” tambah Wahyudi.

Ikut mengawal pelaksanaan UU Pendidikan Tinggi adalah cara terbaik. Bila dalam pelaksanaannya ada penyelewengan atau pelanggaran silahkan lapor.

”Laporkan saja bila ada komersialisasi atau memunggut biaya tinggi ke mahasiswa. Bisa ke DIKTI, KPK atau lembaga yang berwenang lainnya. Kalau sebar angket ya silahkan saja. Tapi akan lebih baik, BEM, ketuanya bergabung dalam Majelis Wali Amanah. Di sana kan stake holder-nya juga ada mahasiswa. Cara ini lebih konstruktif,” tutup Mochammad Munir.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!