Pendidikan Tinggi

KBR68H-Transparansi dan akuntabilitas adalah semangat yang dibawa dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 78 dalam UU Pendidikan Tinggi menyebut tentang akuntabilitas perguruan tinggi. Salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi tersebut adalah Perguruan Tinggi (PT) harus melaporkan kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik.

Bila perguruan tinggi transparan dan akuntabel sudah otomatis penyelenggaran pendidikan menjadi lebih baik dan bermutu. Namunmenurut mahasiswa, semangat transparansi dan akuntabilitas ini belum sepenuhnya terlihat di Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan. Menurut Muhammad Al Amien perwakilan dari mahasiswa UNHAS, mahasiswa tak pernah tahu bahkan diberitahu soal anggaran penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan tinggi di UNHAS.

”Dana yang diperoleh dari uang SPP yang masuk ke UNHAS, dana dari hibah atau sumbangan dan dana-dana lainnya. Tapi kan yang paling banyak uang dari mahasiswa; SPP,” sebut Muhammad Al Amien dalam Diskusi Publik berjudul ’Kebutuhan Transparansi Perguruan Tinggi-Telaah atas UU Pendidikan Tinggi’ di Universitas Hasanuddin, Makassar (18/4/2013).

Amien melanjutkan, BEM dan organisasi kemahasiswaan sudah beberapa kali meminta soal transparansi anggaran ini. Tapi tak pernah digubris.
”Kita datangi bagian keuangan, administrasi, perlengkapan, kita datangi mulai dari jajaran universitas sampai fakultas,” ujar Amien. Ia pun menyidir, rumah ibadah lebih transparan ketimbang Unhas.

”Lebih cenderung transparan masjid. Sumbangan sukarela saja, diumumkan setiap Jumat, bahwa ada yang nyumbang sekian-sekian, penggunaan anggaran untuk bangunan berapa, untuk bayar ceramah  berapa. Kalau di UNHAS kita tidak tahu, berapa buat gaji pokok dosen, kemahasiswaan dan fasilitas kampus,” tuturnya.

Kemudian dengan lantang dia pun bertanya, bila semua itu tidak diinformasikan ke publik bagaimana publik bisa ikut mengawasi. Apalagi dalam UU Pendidikan Tinggi disebutkan PTN wajib menyediakan minimal kuota 20% bagi siswa tak mampu.

“Anggaran dari DIKTI mengucur ke kampus-kampus. Bagaimana ini bisa kita awasi? Apa betul-betul siswa miskin yang menerima. Bukan sebaliknya? Program Bidikmisi saja di Unhas anak-anak dosen yang terima,” tuturnya panjang lebar.

Dia mengusulkan, sebaiknya informasi soal anggaran itu disampaikan rektorat kepada perwakilan tiap BEM. ”Rektorat mengundang minimal perwakilan BEM untuk mendiskusikan seluruh biaya yang masuk ke dalam universitas. Mendiskusikan bersama rencana apa saja dan bagaimana memanfaatkan seluruh sumber dana yang masuk ke kas rektorat. Kemudian perwakilan BEM itu segera menyampaikan informasi tersebut ke mahasiswa lainnya. Kalau begini kan mahasiswa tidak akan curiga lagi. Kita tidak sekolot yang harus pasang di papan mading kok,” ujarnya panjang lebar.

Namun menurut Rektor Universitas Hasanuddin, Idrus Paturusi upaya transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari sebuah prinsip yang mesti dijalankan di Perguruan Tinggi yang ia pimpin. Ini terbukti dengan adanya daftar tarif yang disahkan Menteri Keuangan. Pun dengan pelaporan resmi ke BPK dan lembaga terkait.
“Kita sudah punya daftar harga buat bayar apa-apapun, tahun lalu neraca keuangan kita diminta ICW, kita berikan. Bahkan ICW bilang kita kampus yang cukup transparan karena semuanya kami berikan. Kita juga 3 tahun berturut-turut dinyatakan laporan keuanganya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutur Idrus Paturusi dalam diskusi tersebut.

Setiap tahun laporan tersebut juga diumumkan di laman website resmi Unhas. “Bukalah website kami, rajin-rajin buka. Di sana ada semua kok informasi yang di mau,” ujar Idrus Paturusi.

Pengamat pendidikan dari Universitas 45 Makassar Abdul Rahman menyatakan belum banyak Perguruan Tinggi yang transparan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggarannya. Sebab kebanyakan dari PT masih menggunakan paradigma lama.

“Urusan anggaran adalah urusan internal. Padahal semestinya tidak begitu. PT itu wajib melakukan pelaporan ke pangkalan data PT yang dikelola secara nasional. Kebanyakan yang dilaporkan itu hanya kegiatan akademik; pelajaran mahasiswa, prestasi, keaktifan dosen, penilaian. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan masih jarang,” ungkap Abdul Rahman.

Paradigma lama itu harusnya mulai diubah. “Sudah ada dua undang-undang loh yang mewajibkan kita untuk transparan, UU PT dan UU Keterbukaan Informasi Publik, kalau ada yang melanggar. Ya berarti perguruan tinggi melanggar dua undang-undang,” tutur Abdul Rahman juga dalam kesempatan yang sama.
Banyak manfaat bila transparansi perguruan tinggi hadir dalam tata kelola pendidikan tinggi. “Penyelewengan bisa diawasi, mutu bisa ditingkatkan karena penggunaan anggaran tepat,” tambah Abdul Rahman.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui belum banyak perguruan tinggi yang melaporkan penggunaan anggarannya. Menurut Sekretaris Jenderal DIKTI Kemdikbud Patdono Suwignjo ini karena kebanyakan Perguruan Tinggi masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU) atau Satuan Kerja (Satker). Berbeda dengan perguruan tinggi yang sudah berstatus badan hukum.

Mereka wajib melaporkan anggarannya.  “Baru 7 Universitas yang berbadan hukum. Di antaranya UI, UGM dan ITB. UNHAS belum berbadan hukum,” ujar Patdono Suwignjo.
Muhammad Al Amien, tak berhenti di sana saja. Dalam diskusi publik yang digelar di UNHAS, dia menyatakan UU Pendidikan Tinggi berbau komersialisasi dan liberalisasi. Nantinya Universitas Hasanuddin bakal ikut-ikutan menjadi komersil dan liberal.

“Semua disewain, bis-bis kampus, gedung auditorium, dikelola sendiri sama kampus. Tanpa bisa kita awasi, pengawasan, pemerintah lepas tanggungjawabnya,” ujar Amien dengan ketus.

Tapi Rektor UNHAS Idrus Paturusi mengajak membuang prasangka itu. Apalagi sampai menyatakan UNHAS akan ikut-ikutan menjadi komersil dan liberal menyusul lahirnya UU Pendidikan Tinggi.

“Kuota kita untuk siswa yang miskin itu sudah 30% lebih, bayar kuliah juga ada yang Rp 100 ribu kalau hitung-hitungan/bulan, mau kuliah kedokteran di kita juga murah, SPP juga tidak naik-naik selama saya jadi rektor, Eksakta 1 tahun itu Rp 1,5 juta, non-esakta Rp 1.2 juta. Nilai komersialisasinya di mana?” Idrus Paturusi balik bertanya.

Patdono Suwignjo menyebutkan melalui UU Pendidikan Tinggi semua Univeristas didorong untuk lebih transparan dan akuntable. DIKTI pun akan mengawasi dengan ketat.
“Setiap tahun kita mintakan laporannya. Kita awasi mana saja universitas yang transparan dan belum transparan,” ujar Patdono Suwignjo. Pemberian sanksi pun ada. Tapi tentunya bertahap.

”Ada sanksi paling rendah; peringatan, administratif, penundaan kenaikan pangkat sampai yang berat, misalnya; pencopotan jabatan, pecat dll. Pokoknya bertahap ya,” sebutnya.

Terkait komersialisasi dan liberalisasi itupun tak ada. “Semuanya yang dikhawatirkan akan dijawab dengan PP dan peraturan menteri, sedang kita siapkan. Saat ini 10 PP yang prioritas dan sudah selesai harmonisasi; 7 PP tentang statuta, 1 PP tentang pendanaan PPnBH, 1 lagi pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan tinggi. Ada di Setneg sekarang,” tambahnya.

Sementara itu Abdul Rahman menyarankan agar pasal yang menyebutkan transparansi dan akuntablitas juga dibuatkan PP atau Peraturan Menterinya.
“Pasal 78 tentang akuntabilitas masih bersayap. Akan lebih baik bila dibuatkan juga PP atau peraturan menterinya, ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Ada pula pemberian sanksi jika yang tak transparan,” tutup Abdul Rahman. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!