[Advertorial] KKP Genjot Pemanfaatan Potensi Budidaya Laut

Ditjen Perikanan Budidaya terus menjadikan bidang budidaya laut sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan perikanan budidaya nasional

Kamis, 23 Mar 2017 10:21 WIB

“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Budidaya terus menjadikan bidang budidaya laut sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan perikanan budidaya nasional ke depan, mengingat besarnya potensi yang masih dapat dimanfaatkan, sehingga diharapkan akan mampu mendongkrak kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional.” Demikian disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam kerangan pers-nya di Jakarta.

Kajian terbaru potensi kawasan perikanan budidaya menunjukkan total potensi indikatif lahan budidaya laut mencapai ± 12 juta hektar. Disisi lain, total luas pemanfaatannya lahan budidaya laut baru mencapai ± 285.527 hektar atau sekitar 2,36% dari total potensi yang ada, dengan capaian volume produksi budidaya laut hingga akhir 2016 mencapai ± 11.762.420 ton atau naik 4% dari tahun sebelumnya.


Kembangkan Budidaya Laut Lepas Pantai

KKP telah menetapkan program prioritas tahun 2017 dengan mulai memperkenalkan modernisasi teknologi pada bidang budidaya laut yaitu budidaya laut lepas pantai atau lebih dikenal dengan KJA offshore. Teknologi yang full mengadopsi teknologi yang diterapkan di Norwegia ini disinyalir akan mampu menggenjot produksi kakap putih secara signifikan. Rencananya menurut Slamet, KJA offshore ini akan terlebih dahulu difokuskan di tiga kawasan strategis yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pangandaran dan Kota Sabang, dimana pembiayaannya berasal dari APBN, sedangkan pengelolaannya akan menggandeng BUMN Perikanan yaitu Perum Perindo. “Mekanisme pengelolaan KJA sedang dalam tahap pembahasan bussiness plan untuk memetakan mata rantai bisnis yang akan dibangun nantinya, intinya kami berharap pembangunan KJA offshore ini akan memberikan multiplier effect khususnya bagi pemberdayaan masyarakat”, jelas Slamet.

Ditanya mengenai pemilihan komoditas kakap putih, Slamet menambahkan karena kakap putih memilliki pangsa pasar ekspor yang lebih luas selain kerapu. “Kita targetkan produksi ikan kakap putih dari ketiga lokasi ini mencapai 2.415 ton atau setara dengan nilai 56,4 milyar pertahun”, tambah Slamet.

Seperti diketahui, kebutuhan benih untuk KJA offshore mencapai 3,6 juta ekor benih (1,2 juta ekor benih/unit), dalam memenuhi kebutuhan tersebut KKP akan mendorong UPT Ditjen Perikanan Budidaya untuk memproduksi benih, disamping tentunya kerjasama dengan pihak swasta untuk kekurangannya. Masyarakat juga akan dilibatkan khususnya pada segmen penggelondongan benih, dimana rencananya akan mampu memberdayakan sebanyak ± 1.450 orang. Intinya menurut Slamet, program ini akan secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain tetap mengedepankan pengembangan yang family based-aquaculture.


Genjot optimalisasi KJA melalui Revitalisasi

Ditjen Perikanan Budidaya mulai tahun 2017 akan fokus dalam upaya optimalisasi melalui program revitalisasi KJA, terutama KJA yang dikelola masyarakat. KJA yang terdistribusi saat ini banyak berasal dari lintas kementerian. Total bantuan KJA hingga tahun ini sebanyak 15.583 lubang termasuk dari kementerian/instansi terkait, dari jumlah tersebut bantuan KJA dari DJPB sebanyak 7.316 lubang (47,7%). Artinya, ini menjadi hal yang perlu disikapi bahwa penting kementerian terkait berkoordinasi dengan KKP sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah perikanan budidaya, sehingga masalah inefisiensi dapat diatasi dengan baik.

Tahun 2017 KKP menargetkan revitalisasi KJA sebanyak 250 unit (1.000 lubang), dimana diharapkan akan mampu menghasilkan produksi lebih dari 342 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar ± 34 milyar. Disamping itu program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 500 orang per tahun, dengan kisaran pendapatan kotor yang mampu diraup kelompok pembudidaya mencapai 80 – 182 juta/tahun.

Selain revitalisasi, KKP juga menggandeng Perindo. Dalam keterangannya GM Marikultur Perindo, Muhibuddin Koto, menyatakan bahwa ke depan Perindo akan mulai fokus menggarap potensi budidaya laut melalui kerjasama efektif yang difasilitasi KKP. Langkah awal, ditambahkan Muhibuddin, Perindo direncanakann akan membantu pelaksanaan revitalisasi sebanyak 1.000 lubang di 6 klaster dengan target produksi minimal 200 ton/bulan. Klaster-klaster terebut antara lain di Bali, Natuna, Konawe Selatan, Ambon, Lampung, dan Padang. Harapannya produksi budidaya kerapu meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya selain itu diharapkan akan mampu meningkatkan daya serap benih 3,6 juta yang diproduksi dari pembenih.

Ditanya mengenai strategi revitalisasi KJA, Slamet mengaku bahwa pihaknya telah memiliki strategi konkrit untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Menurutnya, setidaknya ada 5 (lima) strategi yang akan ditempuh, yaitu melalui : Pertama, memfasilitasi aksesibilitas terhadap input produksi yang efisien. Peran fasilitasi bagi kemudahan akses input produksi seperti benih berkualitas dan pakan akan didorongmelalui UPT Ditjen Perikanan Budidaya. Kedua, mendorong Penguatan Kelembagaan dan kemitraan usaha. Ditjen PB juga akan memfasilitasi kemungkinan kemitraan yang dapat dijalin antara kelompok pembudidaya dengan pihak swasta, BUMN maupun asosiasi pengusaha budidaya ikan laut seperti HIPILINDO (Himpunan Pembudidayaan Ikan Laut Indonesia) dan HIPIKERINDO (Himpunan Pembudidaya Ikan Kerapu Indonesia). Kemitraan ini penting untuk menjamin kemudahan akses terutama input produksi dan pasar. Ketiga, fokus pada komoditas yang berbasis pasar. Komoditas budidaya laut akan diarahkan untuk jenis ikan yang berbasis pada keinginan dan trend pasar, sehingga mampu berdaya saing. Keempat, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur. Ini juga akan didorong untuk menciptakan efisiensi produksi dan menjamin konektivitas yang efisien dari hulu ke hilir. Dan Kelima, menyediakan akses informasi teknologi. Langkah yang ditempuh yaitu dengan mendorong pelayanan akses informasi tenologi yang lebih mudah diterima masyarakat pembudidaya baik secara langsung melalui kegiatan bimtek, pendampingan dan penyuluhan maupun tidak langsung melalui media dan sarana lainnya.

Terkait pemasaran, Perum Perindo telah menjajaki kerjasama dengan buyer di Hongkong, artinya permasalahan pasar tidak ada masalah. Intinya “Perindo akan memposisikan diri dalam memperkuat mata rantai bisnis marikultur baik di hulu (on farm), maupun bertindak sebagai penyangga di hilir (pasar)”, tambah Muhibuddin.

Disisi Lain diakui Yuliana, Wakil Ketua Hipilindo, komoditas ikan kerapu agak terkendala dengan masalah pasar, namun demikian pemberlakukan Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15/PERMEN-KP / 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup telah membuatnya dituntut untuk lebih kreatif.

Menurutnya, Hipilindo saat ini telah mampu melakukan diversifikasi komoditas yang berbasis pada kebutuhan pasar terutama pasar lokal yang kebutuhannya cukup tinggi. “Saat ini kami tidak melulu fokus pada ikan kerapu, tapi sudah melirik komoditas lain seperti ikan kakap, sehingga mampu meningkatkan posisi tawar”, tambah Yuliana.

Secara nasional perkembangan perikanan budidaya dalam kurung waktu 5 tahun menunjukkan tren yang positif dengan kenaikan rata-rata pertahun sebesar 15,24%, kinerja positif produksi perikanan nasional dibarengi dengan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) yang berada pada level cukup baik yaitu 106,56. Angka NTUPi yang melebihi 100 menunjukkan bahwa usaha budidaya dalam kategori cukup efisien. Capaian ini didorong oleh berbagai program Ditjen Perikanan Budidaya yang memberikan dampak positif diantaranya program gerakan ikan mandiri dan dukungan 100 juta benih yang berkontribusi meningkatkan nilai tambah".

Khusus tentang pakan mandiri Slamet menambahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan SK tentang penetapan harga pakan mandiri, yaitu maksimal 6.000 /kg untuk pakan tengggelam dan 7.000 /kg untuk pakan apung. “Ini penting agar harga pakan mampu dikendalikan dengan baik”, imbuh Slamet.

Mengenai rencana kebijakan tahun 2017 ini, Slamet menanggapi bahwa apa yang telah dicapai di Tahun 2016 akan dijadikan bahan rekomendasi kebijakan KKP ke depan yaitu untuk lebih mendorong pada peningkatan kapasitas usaha pembudidaya, tentunya melalui penciptaan efisiensi produksi budidaya. “Intinya kita optimis tahun ini perikanan budidaya akan lebih baik”, pungkas Slamet.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Bawaslu RI Keluarkan Rekomendasi Pembatalan Calon Bupati Jayapura

  • Dianggap Buron, Aktivis Nelayan Budhi Tikal Ditangkap Polisi
  • Polisi Ringkus 4 Pelaku Duel Gladiator
  • Brimob Amankan Rumah Pengungsi Gunung Agung