Menunggu Implementasi UU Pendidikan Tinggi

Media menunggu implementasi UU Pendidikan Tinggi yang disahkan pada Juli 2012 lalu.

Jumat, 08 Feb 2013 15:14 WIB

FGD, UU Pendidikan Tinggi, UU No 12 Tahun 2012

KBR68H-Media menunggu implementasi UU Pendidikan Tinggi yang disahkan pada Juli 2012 lalu. Ini salah satu kesimpulan yang diambil dalam Focus Grup Dicussion yang digelar KBR68H bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Pada awak media yang diantaranya datang dari Kompas, Suara Pembaruan, Vivanews, Jakarta Post, RRI dan Antara ini sepakat kalau dampak UU No 12 Tahun 2012 ini baru akan terlihat bila sudah diterapkan. Karena itu mereka menunggu rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri untuk Undang-undang yang sempat kontroversial saat masih dalam rancangan ini. Kementerian Pendidikan Nasional diminta membuka kepada media rancangan PP dan Permen tersebut. 


Para peserta dalam FGD juga menguraikan sejumlah masalah pada Pendidikan Tinggi di Indonesia. Mulai dari pembiayaan, keterjangkauan,  hingga keterbukaan kampus dalam pengelolaan dana pendidikan. 

Acara FGD ini ditutup dengan sosialisasi UU Pendidikan Tinggi yang disampaikan Sekretaris Dewan Pendidikan Nizam. Dalam dialog dengan peserta FGD, Nizam berharap media membantu mengawal cita-cita membentuk generasi emas yang diamanatkan UU Pendidikan Tinggi ini.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi