Migrant Care: Pemerintah Perlu Strategi Khusus Atasi TKI Timur Tengah

Moratorium atau penghentian sementara pengiriman buruh migran berlangsung tapi TKI masih dikirimkan.

Jumat, 25 Des 2015 14:08 WIB

Ilustrasi TKI

Ilustrasi TKI

KBR, Jakarta- Pemerintah diminta membuat strategi khusus untuk mengatasi ribuan TKI yang masih nekat bekerja di Timur Tengah, padahal Indonesia masih memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman buruh migran.

Analis Kebijakan dari lembaga Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan moratorium tak tepat diberlakukan, jika tak ada pembukaan lapangan pekerjaan dan upah layak bagi warga yang bekerja di dalam negeri.

Wahyu Susilo menyarankan pemerintah agar membuat sistem pengalihan alur migrasi dari Timur Tengah ke negara-negara Asia Tenggara yang lebih dekat dengan Indonesia dan aman. Komitmen untuk membongkar sindikat perdagangan manusia di Arab Saudi, juga perlu didorong untuk dilakukan Indonesia dan Arab Saudi.

"Exit strategi dilakukan agar alur migrasi ke Timur tengah bisa berkurang tanpa hal policy kita berkurang. Karena mereka yang nekat akan rentan menjadi perdaganagn manusia. Pemerintah juga harus punya keseriusan untuk membongkat sindikat perdagangan di saudi arabia dengan bantuan Saudi Arabia."

Analis Kebijakan LSM Migrant Care Wahyu Susilo mengatakn dari survei yang dilakukan lembaganya, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, masih ada sekitar 1,650-an pemberangkatan WNI ke Timur Tengah saat moratorium.

Moratorium pengiriman TKI atau buruh migran ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi diberlakukan sejak empat tahun lalu. Kendati demikian, praktik pengiriman TKI secara ilegal, menggunakan visa kunjungan, masih marak. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.