Pengamat : Piala Kemerdekaan Harus Tetap Jalan

Menurut Budiarto, penyelenggaraan Piala Kemerdekaan menjadi pembuktian keseriusan pemerintah untuk menggelar pertandingan yang bersih dari mafia judi bola.

Senin, 06 Jul 2015 19:39 WIB

Indonesia Super League ISL. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Pengamat sepakbola Budiarto Shambazy menilai, Piala Kemerdekaan harus tetap digelar tanpa perlu tergantung keikutsertaan klub besar peserta ISL (Liga Super Indonesia). Menurut Budiarto, penyelenggaraan Piala Kemerdekaan menjadi pembuktian keseriusan pemerintah untuk menggelar pertandingan yang bersih dari mafia judi bola. Namun, ia menyarankan pemerintah tetap perlu merangkul klub-klub besar ISL untuk turut bergabung dalam turnamen tersebut.

"Kalo (yang ikut) cuma 6 atau 7 klub tidak apa-apa. Penonton sepi juga tidak apa-apa. Ini perlu dilakukan untuk bukti ke masyarakat bahwa kita serius untuk menyelenggarakan kompetisi yang bersih dan paling penting serius mengakhiri mafia sepakbola selama ini. Ajak mereka (klub besar) ikut turnamen yang sportif, bersih dari mafia judi taruhan, dan serius untuk membela masing-masing klub. Itu aja, " ujar Budiarto, Senin (6/7/2015)

Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Tim Transisi akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan mulai 1 Agustus 2015. Menpora Imam Nahrawi menjelaskan, Piala Kemerdekaan menunjukkan pemerintah tak ingin turnamen maupun kompetisi sepak bola berhenti. Namun sejauh ini hanya klub-klub kecil saja yang meminati pertandingan ini. Sementara, PSSI melarang anggotanya mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan 2015. PSSI menilai turnamen tersebut tidak dikenal dan sudah pasti tidak mendapat otorisasi PSSI. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.