Pasca Sanksi FIFA, Pemain Indonesia Tak Bisa Main di Klub Luar Negeri

Para pemain akan terhambat International Transfer Certificate (ITC) atau sertifikat transfer pemain dari klub dan federasi.

Senin, 01 Jun 2015 11:45 WIB

Rahmad Darmawan. Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pesepakbola Indonesia tidak bisa bermain untuk klub luar negeri pasca sanksi FIFA untuk federasi sepakbola Indonesia PSSI. Menurut Pelatih Persija Jakarta, Rahmad Darmawan, itu dikarenakan para pemain akan terhambat urusan International Transfer Certificate (ITC) atau sertifikat transfer pemain. ITC ini harus dimiliki oleh pemain dan melibatkan antar federasi dalam prosesnya. Namun, karena PSSI disanksi, maka izin akan sulit untuk didapat oleh pemain, meski klub asing berminat dengan pesepakbola Indonesia.

"Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas tentu proses ITC ini akan sangat mengganjal administrasi pemain. Jadi pemain punya kemampuan hebat kalau klub luar negeri mau ambil mereka, mereka bisa berangkat, tapi enggak dapat izin untuk bermain. Karena itu tadi ITC. ITC itu seperti SIM-lah Surat Izin Mengemudi secara sederhana," kata Rahmad Darmawan kepada KBR (1/6/2015).

Sebelumnya, Federasi Sepakbola Dunia FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) dalam rapat Komite Eksekutif di Zurich, Swiss akhir pekan lalu. Hukuman yang dijatuhkan berupa isolasi terhadap aktivitas internasional, termasuk di kompetisi FIFA dan AFC, baik untuk timnas dan klub.

Dalam emergency meeting tersebut, FIFA menyatakan PSSI melanggar pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Kedua pasal tersebut menjelaskan soal intervensi pihak ketiga, dalam hal ini Pemerintah terhadap organisasi sepakbola 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.