Dewan Kehormatan PSSI Bujuk Presiden Cabut Pembekuan

"Pembenahan total tidak dengan cara mengamputasi PSSI."

Senin, 08 Jun 2015 17:48 WIB

Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar (Foto: Aisyah Khairunnisa)

Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar (Foto: Aisyah Khairunnisa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar menemui Presiden Joko Widodo dan memohon Jokowi untuk segera mencabut pembekuan terhadap PSSI. Ini lantaran sanksi dari federasi sepak bola internasional FIFA akan terus berlaku jika pemerintah tak segera mengaktifkan kembali PSSI. Padahal sanksi tersebut, menurut Agum, merugikan sepak bola nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi hiburan rakyat.

“Saya melaporkan kepada bapak presiden bahwa kondisi pasca keluarnya sanksi dari FIFA ini sangat memprihantinkan dunia sepak bola nasional," kata Agum di depan Kantor Presiden Jakarta, Senin (8/6/2015). 

"Atas kondisi seperti ini kami mengerti pemerintah menginginkan pembinaan sepak bola nasional harus diperbaiki dan dibenahi. Pembenahan total. Tetapi tentunya tidak dengan cara mengamputasi PSSI. Jadi kami menyarankan kita benahi pesebakbolaan nasional, tapi PSSI-nya harus aktif kembali."

Agum mengatakan, PSSI harus aktif kembali karena masih menjadi bagian dari organisasi sepakbola internasional, FIFA. Pembinaan dan pembenahan menurutnya bisa dilakukan lewat kompetisi. Namun dengan pembekuan yang berujung pada sanksi FIFA, klub sepak bola Indonesia tak bisa bermain di luar negeri. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.