Dewan Kehormatan PSSI Bujuk Presiden Cabut Pembekuan

"Pembenahan total tidak dengan cara mengamputasi PSSI."

Senin, 08 Jun 2015 17:48 WIB

Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar (Foto: Aisyah Khairunnisa)

Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar (Foto: Aisyah Khairunnisa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar menemui Presiden Joko Widodo dan memohon Jokowi untuk segera mencabut pembekuan terhadap PSSI. Ini lantaran sanksi dari federasi sepak bola internasional FIFA akan terus berlaku jika pemerintah tak segera mengaktifkan kembali PSSI. Padahal sanksi tersebut, menurut Agum, merugikan sepak bola nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi hiburan rakyat.

“Saya melaporkan kepada bapak presiden bahwa kondisi pasca keluarnya sanksi dari FIFA ini sangat memprihantinkan dunia sepak bola nasional," kata Agum di depan Kantor Presiden Jakarta, Senin (8/6/2015). 

"Atas kondisi seperti ini kami mengerti pemerintah menginginkan pembinaan sepak bola nasional harus diperbaiki dan dibenahi. Pembenahan total. Tetapi tentunya tidak dengan cara mengamputasi PSSI. Jadi kami menyarankan kita benahi pesebakbolaan nasional, tapi PSSI-nya harus aktif kembali."

Agum mengatakan, PSSI harus aktif kembali karena masih menjadi bagian dari organisasi sepakbola internasional, FIFA. Pembinaan dan pembenahan menurutnya bisa dilakukan lewat kompetisi. Namun dengan pembekuan yang berujung pada sanksi FIFA, klub sepak bola Indonesia tak bisa bermain di luar negeri. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR