Pengumuman Tim Transisi Kemenpora. Foto: Antara

KBR, Malang - Anggota tim transisi, Eddy Rumpoko meminta agar Presiden mengevaluasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Alasannya APBD dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana sepak bola di daerah dan peningkatan pembinaan sepak bola usia dini. 

"Pelaksana kita ambil dari luar. Contohnya dari eropa, wasitnya dari eropa boleh, khusus perserikatan. Dan dialokasikan dalam APBD dan diatur APBD-PAD sekian, dialokasikan sekian persen. Seperti anggaran untuk pendidikan itu,"  kata Eddy, Senin (25/5/2015).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi lima tahun lalu mengeluarkan surat edaran yang melarang dana APBD secara langsung ke klub sepak bola. Lantaran saat itu, klub sepak bola banyak mengandalkan dana dari APBD.

Editor: Malika

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!