Pengamat : JK Perkeruh Kisruh PSSI

Budiarto Shambazy yakin presiden Joko Widodo tidak akan menuruti permintaan Jusuf Kalla.

Selasa, 26 Mei 2015 14:15 WIB

Peresmian ISL 2015 Kapten Persija Jakarta, Bambang Pamungkas (memegang bola) bersama perwakilan 18 klub peserta Indonesia Super League (ISL) berpose, Sabtu (14/2/2015). Foto: Antara

KBR, Jakarta - Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pencabutan pembekuan PSSI dinilai memicu keretakan di pemerintahan. Pengamat sepak bola, Budiarto Shambazy mengatakan, seharusnya JK mengikuti instruksi presiden yang mendukung pembekuan PSSI. Bila tidak setuju dengan instruksi Jokowi, menurut Budiarto sebaiknya JK menyampaikan langsung kepada Jokowi secara tertutup.

"Seharusnya internal saja.Publik jadi bingung karena banyak yang mendukung pembekuan PSSI. Kita sudah lelah dengan ulah PSSI yang minim prestasi dan di liga pun penuh dengan mafia. Ini Wapres kok malah nyelonong saja," kata Budiarto Shambazy kepada KBR, Selasa (26/5/2015).

Budiarto Shambazy yakin presiden Joko Widodo tidak akan menuruti permintaan Jusuf Kalla. Menurutnya, pembekuan PSSI adalah langkah tepat membenahi sepak bola nasional. Kemarin jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi. JK meminta SK pembekuan PSSI dicabut. Namun hingga kini permintaan tersebut belum ditanggapi Jokowi. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.