Pengamat : JK Perkeruh Kisruh PSSI

Budiarto Shambazy yakin presiden Joko Widodo tidak akan menuruti permintaan Jusuf Kalla.

Selasa, 26 Mei 2015 14:15 WIB

Peresmian ISL 2015 Kapten Persija Jakarta, Bambang Pamungkas (memegang bola) bersama perwakilan 18 klub peserta Indonesia Super League (ISL) berpose, Sabtu (14/2/2015). Foto: Antara

KBR, Jakarta - Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pencabutan pembekuan PSSI dinilai memicu keretakan di pemerintahan. Pengamat sepak bola, Budiarto Shambazy mengatakan, seharusnya JK mengikuti instruksi presiden yang mendukung pembekuan PSSI. Bila tidak setuju dengan instruksi Jokowi, menurut Budiarto sebaiknya JK menyampaikan langsung kepada Jokowi secara tertutup.

"Seharusnya internal saja.Publik jadi bingung karena banyak yang mendukung pembekuan PSSI. Kita sudah lelah dengan ulah PSSI yang minim prestasi dan di liga pun penuh dengan mafia. Ini Wapres kok malah nyelonong saja," kata Budiarto Shambazy kepada KBR, Selasa (26/5/2015).

Budiarto Shambazy yakin presiden Joko Widodo tidak akan menuruti permintaan Jusuf Kalla. Menurutnya, pembekuan PSSI adalah langkah tepat membenahi sepak bola nasional. Kemarin jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi. JK meminta SK pembekuan PSSI dicabut. Namun hingga kini permintaan tersebut belum ditanggapi Jokowi. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.