Benahi Persepakbolaan Nasional, Ini 9 Rekomendasi dari Tim Sembilan

Anggota Tim Sembilan Gatot Dewo Broto mengatakan, tim sembilan meminta Kemenpora menandatangani nota kesepahaman dengan dua pihak yakni Polri dan PPATK.

Rabu, 06 Mei 2015 17:00 WIB

Anggota Tim Sembilan Gatot S. Dewo Broto . Foto: Antara

Anggota Tim Sembilan Gatot S. Dewo Broto . Foto: Antara

KBR, Jakarta - Tim Sembilan menyerahkan 9 rekomendasi hasil analisisnya tentang karut marut persepakbolaan nasional. Anggota Tim Sembilan Gatot Dewo Broto mengatakan, tim sembilan meminta Kemenpora menandatangani nota kesepahaman dengan dua pihak yakni Polri dan PPATK. Sementara terkait dengan BOPI, tim merekomendasikan tiga hal, diantaranya Kemenpora harus melakukan monitoring intensif kepada BOPI mengingat potensi “godaan” cukup tinggi.


“Ketiga, mendorong Kemenpora dan BOPI membuat one stop service. Keempat, mendukung keberadaan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, jadi misalnya ada masalah seperti pemain asing, hanya pakai visa turis, dsb, tidak mesti harus polisi, tapi PPNS pun bisa bergerak. Kelima, tim 9 merekomendasi kepada BOPI agar melakukan pengetatan terhadap verifikasi, karena ujung-ujungnya banyak persyaratan yang tidak terpenuhi dan dampaknya kick off yang semula tanggal 20 Feb menjadi tanggal 5 Maret,” kata Gatot di Kemenpora, (6/5/2015).


Anggota tim sembilan Gatot Dewo Broto menambahkan, rekomendasi lain, tim meminta pemerintah mendorong PSSI membuka secara obyektif fit and proper test bagi pihak yang berpeluang memimpin PSSI. Selain itu, sejumlah catatan kritis hasil temuan tim sembilan diminta dijadikan pedoman untuk membenahi tata kelola persepakbolaan nasional. Terakhir, terkait pengaturan skor, tim sembilan mendorong Kemenpora menindaklanjuti secara obyektif sebagaimana yang tercantum dalam Statuta FIFA. 


Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing