Banyak Klub Protes, Aturan Belanja Pemain Dilonggarkan UEFA

Aturan menyebut pembelian dan penggajian pemain harus bersumber dari pemasukkan klub, bukan meminjam dari perusahaan lain maupun dari bank.

Selasa, 19 Mei 2015 17:49 WIB

Ilustrasi

KBR- Otoritas sepakbola Eropa, UEFA, akan melonggarkan aturan keuangan mereka atau yang dikenal dengan nama Financial Fair Play FFP. Peraturan yang diterapkan sejak tahun 2011 tersebut, menetapkan pembelian dan penggajian pemain harus bersumber dari pemasukkan klub, bukan meminjam dari perusahaan lain maupun dari bank. Presiden UEFA, Michel Platini mengatakan meski aturan berjalan dengan baik, tetapi UEFA memutuskan untuk melonggarkannya.

Seperti dikutip dari Le Parisien, pelonggaran ini mungkin reaksi atas beberapa tuntutan hukum melawan FFP yang sedang dalam proses mendekati akhir. Kritik terhadap FFP muncul karena banyak klub kesulitan memenuhi aturan yang dilakukan secara bertahap ini. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pengeluaran yang membuat keuangan klub merugi. Akibat peraturan ini, tahun lalu dua klub besar Manchester City dan Paris Saint Germain terpaksa harus didenda. (BBC) 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.