Banyak Klub Protes, Aturan Belanja Pemain Dilonggarkan UEFA

Aturan menyebut pembelian dan penggajian pemain harus bersumber dari pemasukkan klub, bukan meminjam dari perusahaan lain maupun dari bank.

Selasa, 19 Mei 2015 17:49 WIB

Ilustrasi

KBR- Otoritas sepakbola Eropa, UEFA, akan melonggarkan aturan keuangan mereka atau yang dikenal dengan nama Financial Fair Play FFP. Peraturan yang diterapkan sejak tahun 2011 tersebut, menetapkan pembelian dan penggajian pemain harus bersumber dari pemasukkan klub, bukan meminjam dari perusahaan lain maupun dari bank. Presiden UEFA, Michel Platini mengatakan meski aturan berjalan dengan baik, tetapi UEFA memutuskan untuk melonggarkannya.

Seperti dikutip dari Le Parisien, pelonggaran ini mungkin reaksi atas beberapa tuntutan hukum melawan FFP yang sedang dalam proses mendekati akhir. Kritik terhadap FFP muncul karena banyak klub kesulitan memenuhi aturan yang dilakukan secara bertahap ini. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pengeluaran yang membuat keuangan klub merugi. Akibat peraturan ini, tahun lalu dua klub besar Manchester City dan Paris Saint Germain terpaksa harus didenda. (BBC) 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.