Pemerintah Harus Ambil Alih Timnas

Pengamat Sepak Bola Budhiarto Shambazy meminta pemerintah segera mengambil alih pengelolaan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas seharusnya dikelola pemerintah, sementara pihak-pihak lain tidak berhak

Senin, 13 Apr 2015 08:29 WIB

ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta - Pengamat Sepak Bola Budhiarto Shambazy meminta pemerintah segera mengambil alih pengelolaan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas seharusnya dikelola pemerintah, sementara pihak-pihak lain tidak berhak untuk menguasai timnas tersebut. 

Ia mengatakan, jika pemerintah sendiri yang mengelola timnas, pemberhentian kompetisi yang dilakukan oleh FIFA tidak kembali terulang.

"Pemerintah ambil ahli tim nasional karena sebenarnya itu pemainnya memakai kostum yang ada gambar Garudanya di dada, terus ada gambar Merah Putihnya lalu mereka menyanyikan Indonesia Raya,” kata Budhiarto Shambazy kepada KBR, Senin (13/4/2015). 

“Jadi, itu milik negara enggak ada pihak lain yang berhak mengklaim itu milik mereka. Itu dulu yang diambil ahli,” tambahnya. 

Sebelumnya, FIFA mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Surat ini menyertakan tanda tangan dari Sekretaris Umum FIFA, Jerome Valcke, dan dikirimkan kepada Menpora pada Jumat lalu. 

Sementara, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menilai permasalahan sepakbola Indonesia sulit dijelaskan hanya dengan secarik surat. Karena itu, mereka mendorong pemerintah mengirim wakil untuk menjelaskan langsung upaya mereka benahi sepakbola Indonesia ke FIFA.

Editor: Antonius Eko 

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1