Pemerintah Harus Ambil Alih Timnas

Pengamat Sepak Bola Budhiarto Shambazy meminta pemerintah segera mengambil alih pengelolaan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas seharusnya dikelola pemerintah, sementara pihak-pihak lain tidak berhak

Senin, 13 Apr 2015 08:29 WIB

ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta - Pengamat Sepak Bola Budhiarto Shambazy meminta pemerintah segera mengambil alih pengelolaan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas seharusnya dikelola pemerintah, sementara pihak-pihak lain tidak berhak untuk menguasai timnas tersebut. 

Ia mengatakan, jika pemerintah sendiri yang mengelola timnas, pemberhentian kompetisi yang dilakukan oleh FIFA tidak kembali terulang.

"Pemerintah ambil ahli tim nasional karena sebenarnya itu pemainnya memakai kostum yang ada gambar Garudanya di dada, terus ada gambar Merah Putihnya lalu mereka menyanyikan Indonesia Raya,” kata Budhiarto Shambazy kepada KBR, Senin (13/4/2015). 

“Jadi, itu milik negara enggak ada pihak lain yang berhak mengklaim itu milik mereka. Itu dulu yang diambil ahli,” tambahnya. 

Sebelumnya, FIFA mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Surat ini menyertakan tanda tangan dari Sekretaris Umum FIFA, Jerome Valcke, dan dikirimkan kepada Menpora pada Jumat lalu. 

Sementara, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menilai permasalahan sepakbola Indonesia sulit dijelaskan hanya dengan secarik surat. Karena itu, mereka mendorong pemerintah mengirim wakil untuk menjelaskan langsung upaya mereka benahi sepakbola Indonesia ke FIFA.

Editor: Antonius Eko 

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR