Persib: KLB PSSI Baiknya Digelar Usai Korupsi La Nyala Inkrah

Manajer PErsib Bandung, Umuh Muchtar menganggap La Nyala perlu diberi waktu untuk membuktikan tak bersalah di Pengadilan.

Kamis, 17 Mar 2016 15:03 WIB

Komisaris PT. PBB Kuswara S Taryono (kiri) memberikan tumpeng kepada pelatih Persib Bandung Dejan Antonic pada perayaan HUT ke-83 Persib Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Senin (14/3). Foto ANTARA

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar menyarankan agar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI digelar usai perkara korupsi yang menyeret Ketua federasi sepakbola nasional, La Nyala Matalitti berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, La Nyala perlu diberi waktu untuk membuktikan tak bersalah di Pengadilan.

"Kalau sudah jelas, penetapan tersangkanya benar dan selesai. Ada sidang dan segala macam dan berapa tahun vonisnya. Barulah KLB," jelasnya saat dihubungi KBR, Kamis, 17 Maret 2016.

Meski begitu, menurut Umuh, sejumlah klub mendesak agar KLB segera digelar. "Saya tidak bisa mengatakan siapa-siapa saja. Dari sebelum La Nyalla, sudah ada beberapa klub dari 49 perwakilan klub yang bertemu di Ciamis beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Sebelumnya, La Nyala ditetapkan tersangka korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Namun ia menegaskan tidak akan meletakan jabatan Ketua PSSI. Sesuai statuta FIFA, ia mengklaim, seseorang mundur dari kursi organisasi sepakbola setelah ditetapkan sebagai terpidana. Ia juga berencana mengajukan gugatan praperadilan, karena merasa menjadi korban kriminalisasi.

Editor: Damar Fery Ardiyan

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.