Pencairan Pembekuan, Menpora Ajak PSSI Diskusi 9 Syarat

"Lah ini belum apa-apa sudah antipati dengan pemerintah. Jangan lah, toh yang kita lakukan demi masa depan kalian semua, demi masa depan sepak bola Indonesia,"

Senin, 07 Mar 2016 22:41 WIB

Ilustrasi: Demo menuntut pencairan pembekuan PSSI. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengajak Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mendiskusikan   9 syarat pencairan pembekuan. Menpora, Imam Nahrawi mengatakan,   terbuka untuk berdiskusi terkait masalah tersebut.

Kata Nahrawi, jika  tidak sanggup menjalankan semua syaratnya, berarti  PSSI sendiri yang tidak mau melakukan pembenahan terhadap persepakbolaan Indonesia. Pasalnya menurut dia, syarat-syarat tersebut bisa dijalankan PSSI apabila memang benar-benar ingin melakukan pembenahan internal.

"Mestinya dari 9 syarat tolong dikasih tahu syarat ini berat pak karena ini sudah tidak masuk akal, syarat yang lain saja. Tapi kalau semuanya dikatakan tidak masuk akal, saya ingin tanya, Mahkamah Agung memutuskan tentang akuntabilitas, apakah itu tidak masuk akal? Itu baru contoh kecil, belum soal tranparansi dan lainnya. Mungkin dari 9 syarat yang tidak masuk akal itu yang mana? Ayo dong cari solusinya," ujar Menpora, Imam Nahrawi  kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Senin (07/03). 

Nahrawi melanjutkan, "lah ini belum apa-apa sudah antipati dengan pemerintah. Jangan lah, toh yang kita lakukan demi masa depan kalian semua. Demi masa depan sepak bola Indonesia, pelatih, pemain, wasit, club, termasuk sponsor dan media juga. Enak lah kalau olahraga kita sehat."

Menpora Imam Nahrawi menambahkan, PSSI seharusnya menanggapi sembilan syarat pencairan pembekuan PSSI dengan kepala dingin dan tidak emosi. Dia memastikan, SK pencairan PSSI  tergantung dari komitmen PSSI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI, Tony Aprilani menganggap 9 syarat yang diajukan Menpora Imam Nahrawi? untuk pencabutan sanksi   dinilai tidak rasional. Misalnya kata dia soal syarat minta digelar Kongres Luar Biasa pada April bulan depan. Kata dia, KLB itu hanya bisa dilaksanakan apabila diminta oleh 2/3 pemilik suara PSSI. Hal itu berdasarkan Statuta FIFA dan Statuta PSSI dan persiapan KLB sekitar enam bulan.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing