Ketua Umum PSSI, La Nyalla Matalitti. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-   PSIS Semarang   mengklaim hampir 90 persen klub divisi utama Indonesia meminta  Kongres Luar Biasa (KLB)  dalam pertemuan klub sepakbola se-Indonesia di Ciamis bulan lalu. CEO PSIS Semarang AS Sukawijaya  menyebut setidaknya ada sembilan klub di Jawa Tengah seperti Semarang, Jepara, Pekalongan, Persis Solo, Rembang, serta Demak yang nyatakan ingin KLB.

Kata dia, PSIS berada di depan untuk meminta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)   menggelar KLB guna memutar roda organisasi.

"Mestinya dengan situasi seperti ini, PSSI atau pemangku kepentingan itu segera sadar kapan lagi kita mau, kita bisa bergerak kalau tidak sekarang untuk KLB. Tapi PSSI membantah, dan PSSI merasa bahwa tidak perlu adanya KLB karena PSSI merasa belum bekerja," ungkap Yoyok (17/3/2016)  

Yoyok menjelaskan adanya tiga alasan dibalik permintaan KLB. Yang pertama karena ini sudah tahun kedua tak adanya kompetisi di Indonesia. Yang kedua, PSSI yang sudah dianggapnya mati suri karena tiada kegiatan seperti rapat dan bahkan kongres tahunan sudah tidak dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, karena ketua umum PSSI La Nyalla Mattalitti sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Jawa Timur atas dugaan korupsi dana hibah tak lepas dari posisinya sebagai ketua PSSI.

"Kita sama-samalah mencari solusi yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Begitu juga untuk ketua umum. Dulu pada saat ketua umum masih Pak Nurdin Halid, itu beliau didesak oleh pak La Nyalla juga untuk mundur melihat statusnya sebagai narapidana. Kalau kita bicara sejarah kan seperti itu. Sekarang beliau sekarang jadi ketua umum dan ditetapkan jadi tersangka. Jantan dong untuk mundur," tegasnya.
 

La Nyala Bisa Tiru Sept Blater

Kementerian Pemuda dan Olahraga menyerahkan sepenuhnya kepada  pemilik suara di PSSI jika ingin melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pasca penetapan Ketua Umum PSSI La Nyala Mataliti sebagai tersangka dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengatakan,  menghormati aturan yang ada dan menyerahkan sepenuhnya kepada internal PSSI untuk melaksanakan KLB atau tidak.

"Kalau KLB itu urusan para voters  karena kan kami menghormati statuta FIFA dan statuta PSSI itu sendiri. Kami juga ingin sekalian meluruskan jangan ada kesan karena sedikit pun  tidak ada niat pak Menpora untuk mendorong-dorong pak La Nyala sebagai tersangka. Karena kemarin ucapan Pak La Nyala kan menuduh seperti itu. Itu perlu diluruskan. Kembali ke KLB yang punya hak itu voters, kalau tidak nanti kami dianggap campur tangan lagi," jelas Juru bicara Kemenpora Gatot S.Dewabroto kepada KBR, Kamis (17/3/2016)

Gatot menambahkan, lembaganya tidak ingin mencampuri urusan internal PSSI. Namun kata dia, La Nyala seharusnya meniru bekas Presiden FIFA Sept Blater yang mundur pasca gonjang-ganjing suap piala dunia.

"Ada raw model yang dilakukan Sept Blater. Memang tidak bisa apple to apple karena sistem hukumnya berbeda. Semoga contoh keteladanan Sept Blater bisa dicontoh pak La Nyala," tambahnya.

Sebelumnya, pasca penetapan Ketua Umum PSSI La Nyala Mataliti sebagai tersangka korupsi dana hibah. Beberapa klub yang memiliki hak pilih mendesak adanya kongres luar biasa. Misalnya PSIS Semarang dan Persijap.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!