Pengamat: BOPI Layak Dibubarkan

Tugas BOPI, ada pada Kemenpora

Sabtu, 30 Jan 2016 19:34 WIB

Logo BOPI (Foto: twitter @bopi_ipsa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pengamat Sepakbola, Ario Yosia menilai rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan membubarkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) realistis. Pasalnya, kata dia, tugas pokok dan fungsi Tupoksi BOPI sudah diwakilkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora.

"Justru disini ironinya. BOPI ini secara fungsi kerja memiliki banyak kesamaan dengan banyak lembaga struktural dibawah kemenpora," ujar dia saat dihubungi KBR, Sabtu (01/30).

Ario menambahkan, jika memang perlu dibuat lembaga untuk mengawasi dan mengontrol pesepakbolaan, maka lembaga itu tugasnya tidak boleh sama dengan para staf dan dirjen di Kemenpora. Semisal soal pengawasan verifikasi klub. Lembaga pengawas sebaiknya berasal dari penyelenggara liga yang secara struktural ada di bawah PSSI dan tahu kondisi lapangan sebenarnya. 

Sebelumnya Kemenpan RB berencana merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan. Salah satu yang terdampak adalah BOPI. Sementara Kemenpora beranggapan BOPI dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah soal Penyelenggaraan Keolahragaan. Juru bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan BOPI berperan penting, salah satunya, untuk memverifikasi klub liga Indonesia agar sesuai aturan FIFA dan PSSI. 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.