Peringatan lahirnya bangsa Papua tiap 1 Desember di Manokwari, diisi dengan ibadah bersama. (Foto: David/KBR)


KBR, Manokwari- Dewan Adat Papua wilayah III Domberai menuntut pemerintah Indonesia memberikan hak bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Tuntutan itu, menurut Ketua Dewan Adat Wilayah III Domberai Jhon Warijo, tak bisa dijawab dengan komitmen memberikan kesejahteraan atau mempercepat pembangunan di Papua.

"Pemerintah Indonesia harus membuka diri menanggapi tuntutan hak merdeka dari rakyat Papua. Ini realita yang tak bisa ditutup dengan hal lain. Kalaupun itu terjadi harus ada dialog politik," kata Jhon kepada KBR di Manokwari, Kamis (1/12/2016).

"Tuntutan ini juga tidak bisa dibalas dengan kesejahteraan. Karena ini dua hal yang berbeda. Dengan demikian ada kearifan dari pemerintah pusat untuk melihat tuntutan ini," imbuhnya lagi.

Pemerintah Indonesia, menurut John hanya memiliki dua pilihan untuk menjawab tuntutan rakyat Papua memerdekakan diri. Yakni melalui dialog politik atau menyerahkan urusan ini ke Perserikatan Bangsa-bangsa.

"Hanya ada dua cara, pemerintah Indonesia bisa berdialog dengan rakyat Papua. Atau menyerahkan daerah ini ke PBB untuk dilakukan mekanisme internasional. Sehingga PBB bisa melakukan mekanisme lanjutan, penyerahan langsung, referendum atau apa," jelas John Warijo.

Namun jika pun pemerintah bakal menempuh dialog politik Indonesia-Papua. Ia menegaskan, dialog harus dilakukan antara pemerintah pusat langsung dengan warga Papua yang menuntut kemerdekaan. Bukan dengan perwakilan kepala daerah, kendati jabatan itu juga diduduki orang asli Papua.

Editor: Dimas Rizky
"Dialognya bukan pemerintah dengan orang Papua yang menjadi gubernur, pejabat-pejabat tinggi tetapi langsung ke rakyat Papua. Kalau ke gubernur, atau orang Papua yang jadi pejabat pemerintah itu ya mungkin membahas kesejahteraan," ungkapnya.

Indonesia, lanjut John, mestinya tak lagi menganggap enteng tuntutan kemerdekaan Papua. Masalah tersebut harus segera dijawab oleh pemerintah. Apalagi, suara-suara rakyat Papua itu telah sampai ke telinga internasional.

"Indonesia tidak bisa memandang ini sebelah mata, karena permasalahan Papua ini sudah dilihat internasional. Pemerintah paling baik ya harus melihat faktor yang bisa menunjang penyampaian aspirasi rakyat Papua dengan lebih baik," katanya lagi.

Hari ini (Kamis 1/12/2016) 100an warga di Manokwari, Papua Barat menggelar peringatan Deklarasi Bangsa Papua 1 Desember di dua titik, yakni di Sekretariat KNPB dan kantor Dewan Adat Papua.

Dari sejumlah aksi itu, kepolisian melakukan penjagaan secara tertutup dan hanya dilakukan di titik rawan. Kapolres Manokwari Christian Roni Putra mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kebebasan dan rasa nyaman bagi warga yang menggelar aksi melalui doa bersama.

"Pengamanan dilakukan secara tertutup untuk memberikan ruang-ruang kebebasan kepada warga yang memperingati 1 Desember dengan ibadah syukur," kata Christian Roni Putra saat ditemui KBR di Manokwari.

Editor: Dimas Rizky 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!