Buruh Jabar Demo Tolak UMK Murah

Buruh mengancam menginap di depan kantor Gubernur jika tuntutan tak dipenuhi.

Selasa, 21 Nov 2017 14:14 WIB

Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Ahmad Heryawan, Jalan Dipenogoro, Bandung (21/11) menolak penetapan upah minimum berdasarkan PP 78. (Foto: KBR/Arie N.)

KBR, Bandung-  Aliansi Buruh Jawa Barat (gabungan sejumlah organisasi buruh) mendemo kantor Gubernur Ahmad Heryawan. Mereka  mendesak Gubernur  tidak meneken penetapan upah minimum yang telah direkomendasikan oleh bupati atau wali kota.

Juru bicara kelompok buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Barat, Dadan beralasan  besaran upah  mengunakan  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  sehingga jauh dari kehidupan layak buruh. Kata dia, berdasarkan Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012  besaran upah minimum harus melalui survei pasar dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan dengan melibatkan buruh.

"Di lain pihak, pemerintah Jokowi - JK juga telah mengeluarkan khususnya di Jawa Barat, tentang upah padat karya dimana upah padat karya ini boleh setiap perusahaan di bawah UMK. Maka itu kerugian terhadap kami kaum buruh terutama di industri garmen dan tekstil. Itu sangat merugikan bagi kami," ujar Dadan di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Bandung, Selasa (21/11).

Dadan mengatakan KASBI Jawa Barat akan terus mengawal keputusan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akan meneken besaran upah minimum pada hari ini. Rencananya, mereka akan menginap di depan kantor Gubernur sampai diterbitkannya besaran upah minimum.

Sementara itu Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Mohammad Sidarta  meminta Gubernur Ahmad Heryawan,  segera membuat surat penegasan kepada seluruh Bupati dan Walikota agar merekomendasikan UMSK 2018 paling lambat Desember 2017.

"Tetapkan UMSK per 1 Januari setiap tahun, jangan seperti tahun sebelumnya, penetapan upah Kota Bandung diterbitkan pada pertengahan tahun ini," jelas Sidarta.

Senin (20/11), pemerintah provinsi Jawa Barat telah menerima pengajuan rekomendasi dari kabupaten kota yang sudah ditanda tangani oleh Bupati dan Walikota terkait kenaikan upah minimum tahun 2018.

1. Kota bogor Rp. 3.557.146
2. Kab Cirebon Rp. 1.873.701
3. Kab Sukabumi Rp. 2.583.556
4. Kab Bdg Barat Rp. 2.683.277
5. Kab Bandung Rp. 2.678.028
6. Kab Pangandaran Rp. 1.558.793
7. Kota Bandung Rp. 3.091.345
8. Kab Sumedang Rp. 2.678.028
9. Kota Cimahi Rp. 2.678.028
10. Kab Ciamis Rp. 1.604.334
11. Kota Cirebon Rp. 1.672.948
12. Kab Garut Rp. 1.672.948
13. Kota Banjar Rp. 1.562.730
14. Kab Majalengka Rp. 1.658.514
15. Kab Indramayu Rp. 1.960.301
16. Kab Kuningan Rp. 1.606.030
17. Kab Cianjur Rp. 2.162.366
18. Kota Sukabumi Rp. 2.158.431
19. Kab Subang Rp. 2.529.760
20. Kab Purwakarta Rp. 3.445.616
21. Kab Karawang Rp. 3.919.291
22. Kab Bekasi Rp. 3.837.939
23. Kota Bekasi Rp. 3.915.353
24. Kab Tasikmalaya Rp. 1.920.937
25. Kota Tasikmalaya Rp. 1.931.435
26. Kota Depok Rp. 3.557.146


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Pemerintah Godok Opsi Format Pencantuman Agama Kepercayaan Di KTP

  • PLN Siap Jalani Putusan MK Soal Aturan Nikah Teman Sekantor
  • Polisi Banyuwangi Perketat Keamanan Objek Vital
  • Statistik Opta: Rooney Masih Garang Cetak Peluang Menjadi Gol

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi