Besok Evakuasi Pendatang, Polda Papua Klaim untuk Rehabilitasi dari Trauma

Menurut Polda Papua, ada sekitar 500 orang warga pendatang yang akan dievakuasi ke Tembagapura untuk mendapatkan rehabilitasi.

Senin, 20 Nov 2017 15:35 WIB

Sejumlah warga dievakuasi dalam krisis keamanan di Tembagapura Timika, Papua, Jumat (17/11/2017). (Foto: ANTARA/Jeremias Rahadat)

KBR, Jakarta - Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) berencana mengevakuasi warga Banti menuju Tembagapura pada Selasa, 21 November 2017.

Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal beralasan evakuasi akan dilakukan untuk memulihkan traumatis dan menjauhkan paham radikal yang bisa mempengaruhi anak-anak Desa Banti dari tekanan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Rehabilitasi, kata Kamal, diperlukan terutama untuk para warga pendatang yang trauma akibat sering mendengar suara tembakan, intimidasi dan diskriminasi. Rehabilitasi akan melibatkan psikolog, polisi wanita (Polwan) hingga istri aparat kepolisian.

Menurut Kamal, ada sekitar 500 orang warga pendatang yang akan dievakuasi ke Tembagapura untuk mendapatkan rehabilitasi. 

Mustofa Kamal mengatakan tidak ada paksaan terhadap warga yang tidak mau dievakuasi. Sebelumnya, kata Kamal, ada 20 orang warga asli Desa Banti yang sudah berpindah ke Mimika karena memiliki saudara di wilayah itu. 

"Kemarin itu yang ikut sekitar 20 orang, ditinggal sebagian. Karena mereka ada keluarganya di Mimika, ya mereka ikut. Kami tidak melarang dan tidak mengimbau atau mengiyakan. Kami kasih gambaran kalau kamu di sana seperti ini kalau tinggal di sini begini. Sementara yang bisa kami lakukan begini. Yang penting masyarakat, dan pemerintah daerah memberikan pelayanan dari seluruh aspek. Ketika masyarakat terlayani kan tidak akan menimbulkan kriminal-kriminal baru lagi," kata Mustofa Kamal, kepada KBR, Minggu (19/11/2017).

Selain untuk proses rehabilitasi, Kamal mengklaim evakuasi juga untuk menghindari anak-anak muda berpikir negatif dan memiliki ketenangan jiwa. 

"Belakangan ini ada beberapa kasus yang sedang kami selidiki, seperti pemerkosaan, perampasan harta benda, HP, uang dan sebagainya. Mungkin mereka ada trauma dari pemeriksaan kasus, kasus tersebut," klaim Kamal.

Mustofa Kamal menambahkan jika warga asli mau pindah lokasi maka pemerintah daerah akan membantu bidang pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.

"Mereka kan sudah bertahun-tahun di sana. Jadi kami kasih gambaran, kalau dia di sana maka kesehatan dan pendidikan akan dibantu pemda. Tapi untuk kehidupan sosial mungkin akan agak susah pemulihannya karena tidak terbiasa. Apalagi pernah diintimidasi maka mungkin masih ada trauma juga. Itu yang menjadi salah satu kendala," klaim Kamal. 

Baca juga:

Negara harus hadir

Kepala Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua Fritz Ramandey mendesak negara agar hadir dalam penyelesaian konflik bersenjata di Desa Banti, Kimbeli dan Utikini di wilayah Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. 

Kontak senjata kabarnya masih terus berlangsung antara Brimob dengan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

"Kami ingin memastikan negara harus hadir, dan kehadiran negara itu dengan melakukan tindakan yang terukur berdasarkan prosedur undang-undang. Karena yang ada di sana di Tembagapura juga warga negara, walaupun beda kepentingan," kata Fritz kepada KBR, Jumat (17/11/2017). 

Fritz mengklaim Komnas HAM Papua sudah berulangkali mencoba menjalin koordinasi, baik dengan

TPN-OPM maupun Satuan Tugas (Satgas) gabungan TNI dan Polri Papua. 

"Kami sebenarnya sudah koordinasi sejak lama, sebulan lalu. Secara reguler bersama pihak Polda supaya mengedepankan metode dialog. Minta pihak lain kasih pengertian kepada kelompok TNP-OPM di Banti, Kimbeli, Utikini agar dikasih akses supaya masyarakat bisa cari nafkah, dan mendapat

pelayanan kesehatan," kata Fritz.

Pada 13 November 2017 Polda Papua telah mengeluarkan maklumat menyerukan agar kelompok TPN-OPM segera menyerahkan senjata. 

Dalam menyelesaikan konflik di Papua, kata Fritz, Komnas HAM menjadi bagian dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara sistematis. Selain itu juga agar tindakan yang dilakukan aparat kepolisian bisa terukur.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi